- Istimewa
VIVA – Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menyampaikan, pertemuan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Minggu 22 April 2018 membahas berbagai hal.
Mereka membahas perihal kasus kriminalisasi terhadap ulama dan alumni 212. Pertemuan itu diawali dengan salat Zuhur berjemaah lalu dilanjutkan dengan diskusi.
Dalam diskusi tersebut, Martak menjelaskan, Presiden Jokowi menyampaikan keluhan-keluhan yang selama ini ia terima. Mulai dari tuduhan bahwa dirinya adalah seorang penganut Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga utang negara.
"Presiden menceritakan semua keluhan-keluhan dan hujatan-hujatan yang jatuh kepada beliau termasuk komunis. Dia itu komunis, dianggap membagi-bagikan tanah, dianggap menambah beban utang negara," kata Martak dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 25 April 2018.
Usai mengeluarkan keluh kesahnya, Jokowi juga mengklarifikasi semua tuduhan tersebut dengan menyebut bahwa ada andil warisan pemerintahan sebelumnya terkait dengan utang negara.
"Memang beliau tidak mau menimbulkan satu konflik, jadi ya sudah lah diterima saja. Itu ucapan beliau," katanya.
Setelah itu, pihaknya menyampaikan aspirasi umat Islam, para ulama, serta tokoh-tokoh nasional terkait dengan kriminalisasi atau perlakuan yang tak adil. "Nah, setelah itu kami makan siang dan bubar," katanya.
Pertemuan tersebut, lanjutnya, digelar kurang lebih selama 2,5 jam dan dilakukan secara tertutup. Digelar tertutup lantaran semua alat komunikasi yang dimiliki tidak boleh digunakan saat pertemuan berlangsung.
