- Istimewa
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus Habib Rizieq di Polda Jabar dan adanya endorsement dari Rizieq kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mayjend (purn) Sudrajat - Ahmad Syaikhu saat di Madinah, berdampak signifikan pada pemenangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.
Kader PKS yang juga Ketua Tim Pemenangan Sudrajat - Syaikhu, Haru Swandaru menjelaskan, pihaknya optimis ajakan Habib Rizieq secara langsung di Madina saat pertemuan dengan Sudrajat - Syaikhu secara tidak langsung mengajak ulama di Jawa Barat untuk memberikan dukungan.
"Saya kira setiap endorsement, setiap ajakan pasti akan sangat bermanfaat, jadi siapapun yang memberikan endorsement termasuk Habib Rizieq, mudah-mudahan berdampak untuk kemenangan Asyik," ujar Haru seusai peresmian Posko Takjil di Kantor DPW PKS Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Kamis, 10 Mei 2018.
Haru memastikan, munculnya sosok Habib Rizieq dalam pemenangan Pilgub Jabar mempunyai pengaruh kuat di internal relawan dan partai. Namun, Haru belum bisa memastikan penambahan suara di Jawa Barat dengan munculnya dukungan Habib Rizieq.
"Susah yah, itu harus pakai survei. Kami juga belum survei khusus untuk menanyakan berapa persen dari Habib Rizieq," ujar Haru.
Lanjut Haru, pihaknya menyambut baik dan semakin optimis mampu meraup suara sebanyak mungkin dari kalangan ulama dan habib dengan adanya dukungan Habib Rizieq.
"Kita upayakan semua hal, termasuk berkomunikasi dengan ulama, habib. Kita berharap dari pertemuan itu ada semangat bersama bahwa pemenangan tidak hanya diharapkan partai pengusung, tapi oleh banyak pihak," katanya.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menerbitkan SP3 atas kasus penghinaan Pancasila dengan tersangka Rizieq Shihab pada Februari 2018. Kabar resminya memang baru diketahui publik pada 4 Mei setelah polisi mengonfirmasinya kepada pers.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko, berdasarkan evaluasi para penyidik, kasus yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri itu tidak cukup bukti untuk diusut tuntas. "Kita sudah melakukan penyidikan secara keseluruhan, namun itu kurang cukup bukti. Laporannya cuma satu," katanya.
