Korban First Travel, yang Pasrah dan yang Ingin Ganti Rugi

"Kalau sudah terkait dengan APBN, itu berarti memang harus ada rencana di awal dan ketika memasukkan ke dalam anggaran pemerintah, juga atas kesepakatan dari DPR. Jadi secara sepihak tidak bisa pemerintah, dalam hal ini, mengganti secara langsung."

Dalam beberapa tahun terakhir usaha untuk mengirimkan jemaah umroh memang semakin besar dan menguntungkan sehingga semakin banyak pihak yang ikut serta dalam bisnis tersebut.

Bersamaan dengan meningkatnya permintaan untuk ibadah umroh, muncul kasus First Travel dan juga kasus lain yang serupa, Abu Tours di Makassar.

Usaha perjalanan haji umroh semakin berkembang sejalan dengan peningkatan permintaan. - Reuters

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No.8/2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh berisi penetapan harga tetap Rp20 juta dengan keberangkatan tiga sampai enam bulan serta kesepakatan tertulis antara perusahaan dan jemaah.

Tetapi DPR -sebagai salah satu pihak yang juga mengawasi penyelenggaraan umroh selain pemerintah- memandang bahwa yang lebih penting lagi adalah perubahan sistem untuk menghindari terulangnya kejadian sejenis.

"Ini kan masalah sistem. Artinya ada aset yang harus diselamatkan untuk bisa kembali sebesar-besarnya kepada nasabah yang tertipu atau kepada jemaah yang tertipu. Nah jadi hukuman ini bukan artinya final karena kita berharap lebih dari sekedar hukuman," kata Diah Pitaloka anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PDIP.