Idrus Akui Dekat dengan Eni Saragih
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA - Menteri Sosial Idrus Marham mengaku dekat dengan siapa saja termasuk dengan Eni Maulani Saragih, anggota DPR Fraksi Golkar yang terjaring operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu. Dalam berteman dan berkomunikasi, Idrus tidak kaku. Bahkan dekat dengan berbagai kalangan tidak terkecuali pers.
"Anda-anda juga dengan saya demikian bebas saja fleksibel dan lain-lain. Dan itulah pergaulan saya dalam dunia politik," kata Idrus, disinggung kedekatannya dengan Eni, di Istana Bogor, Selasa 24 Juli 2018.
Hubungan yang cukup baik, menurutnya ia jalin dengan semua pihak. Bukan saja berhubungan baik dengan sesama kader di Partai Golkar, dimana ia pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal dan kini sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat.
"Dengan partai lain saja itu saya punya komunikasi politik menurut perasaan saya cukup fleksibel dan cukup harmonis, cukup baik jadi tidak ada masalah," kata Idrus.
Terkait pemeriksaannya di KPK, ia mengaku sudah memberi keterangan pada 19 Juli 2018 lalu. Pemeriksaan itu berlangsung hingga 11 jam. Menurutnya, karena saat itu sudah larut malam, disepakati untuk dilanjutan pekan depannya.
"Insya Allah hari Kamis, dan janji saya, kami. Jadi dua hari lagi saya akan datang lagi untuk memberikan penjelasan sebagai lanjutan penjelasan saya sebelumnya," kata Idrus.
Dalam perkara ini, Eni Maulani Saragih diduga menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur supaya Blackgold Natural Resources Limited masuk konsorsium yang mengerjakan proyek PLTU Riau 1. Sebab PT PLN telah menunjuk anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) untuk mengerjakan proyek PLTU Riau 1.
KPK mengendus ada peran Eni Saragih dan Idrus serta Direktur PT PLN Sofyan Basir sampai akhirnya Blackgold masuk konsorsium proyek ini.
Selaras itu, Eni Saragih dari balik jeruji besi pun mengaku ada peran Sofyan dan Johannes sampai akhirnya PT PLN menguasai 51 persen aset, sehingga anak usahanya yakni PT PJB bisa menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.
KPK Ungkap OTT di Kabupaten Bogor Terkait Proses Pengurusan HGB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Bogor, pada, Senin, 14 September 2026.
