HUT Ke-73 RI, Menteri Yasonna Tegaskan Netralitas ASN di Tahun Politik
- M Yudha Prasstya.
VIVA – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menekankan para pegawai negeri sipil di bawah Kementeriannya bisa menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara. Apalagi menjelang tahun politik 2019.
Hal itu disampaikan dalam pidato di upacara HUT ke-73 Kemerdekaan Indonesia di kantornya, Jumat, 17 Agustus 2018. Yasonna berujar, para ASN di Kemenkum HAM harus bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa dan masyarakat, tanpa harus terlibat dalam persoalan politik nasional.
"Mari kita tetap pegang teguh netralitas dan fungsi kita, sebagai perekat dan pemersatu bangsa," kata Yasonna.
Yasonna bahkan melarang para PNS Kemenkum HAM, untuk mengeluarkan komentar-komentar yang dinilai tidak perlu dalam kapasitas mereka sebagai ASN. Khususnya melalui media sosial yang mereka gunakan.
"Hindari berkomentar dan mengomentari hal-hal yang tidak perlu dan kontraproduktif," kata Yasonna.
Dengan tema upacara yang mengangkat soal keberagaman, dimana tiap PNS peserta upacara mengenakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Yasonna pun tak lupa membahas perihal Bhinneka Tunggal Ika yang harus menjadi kekuatan bersama segenap bangsa Indonesia.
Melalui peragaan pakaian daerah yang dikenakan oleh para peserta upacara itu, dia pun mengajak untuk mensyukuri keindahan budaya dari seluruh penjuru Tanah Air.
"Marilah kita pergunakan perbedaan ini sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai alat pemecah. Lihat lah indahnya pakaian nusantara ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Rote," ujarnya. (ren)
DJKI: Indonesia Miliki Potensi Tinggi Transaksi Kopi dan Rempah-rempah
Plt. Dirjen KI) Razilu, terdapat 111 indikasi geografis yang telah terdaftar di DJKI. Dari angka tersebut, 71 di antaranya adalah produk kopi yang memiliki potensi.
