- Instagram/@musliminindonesiacerdas
VIVA – Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto mengatakan bahwa langkah memulangkan salah satu penggerak gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman di Pekanbaru, Riau pada Sabtu 25 Agustus 2018 lalu sudah tepat. Seperti diketahui, Neno disebut dipulangkan oleh Kepala BIN daerah (Kabinda) saat itu.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, menurut Wawan, kini Kabinda menjadi penanggung jawab untuk keamanan di daerah setelah di UU sebelumnya penanggung jawab adalah Gubernur. Kabinda sekarang adalah orang yang pertama kali akan diminta pertanggung jawaban apabila ada apa-apa di wilayah tersebut.
"Oleh karenanya keberadaan Kabinda itu karena perintah UU baru dan kebetulan tersorot oleh kamera Mbak Neno. Sehingga ini kemudian terekam percakapan yang ada di situ," ujar dia di Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.
Ia mengatakan, situasi di lapangan tidak bisa diprediksi lantaran tensi yang tinggi dan adanya perdebatan. Sehingga apabila memang keadaan memaksa bisa terjadi seperti pada kasus Neno, Kabinda ada di lokasi. Namun tetap didampingi dengan aparat seperti TNI dan Polri.
"Dalam situasi overmacht siapapun bisa. Setiap kali kita mendekati para orang-orang di lapangan untuk meredakan ketegangan, turunkan tensi," katanya.
Lebih lanjut menurutnya, jika keadaan tidak memaksa, Kabinda tak perlu melakukan seperti yang ada dalam kasus Neno. Kabinda hanya memberikan informasi ke TNI dan Polri dan merekalah yang bertindak.
"Itu sesuai UU dan dia (Kabinda) sudah berkoordinasi juga pada aparat keamanan setempat. Oleh karenanya yang dilakukan itu sifatnya imbauan untuk kembali, karena situasi kalau diteruskan dan terjadi penyerangan, aparat akan mengamankan," ucap Wawan.
Dia pun menegaskan, kalau pihaknya netral. Ia membantah jika BIN disebut berpihak pada pihak tertentu. Semua itu dilakukan semata-mata demi meminimalisasi bentrokan dan menghindari adanya korban.
"Oleh karena itu BIN harus ada di tiap lini, seperti angin demi mengamankan Republik ini bukan keberpihakan. Karena perintah pimpinan kita harus netral, siapapun pemenang pemilu," ucap Wawan lagi.
