VIVA – Semarang ada di peringkat teratas dengan kategori zona hijau. Hal ini dikemukakan oleh komisioner Ombudsman RI, Laode Ida.
"Survei Ombudsman RI tahun lalu Kota Semarang ada di peringkat teratas dengan kategori zona hijau. Dan hari ini saya menyaksikan sendiri bahwa jarang sekali ada satu kota yang sistem pelayanan terpadunya sangat maksimal", tutur Laode Ida.
Kekurangannya lanjut Laode, “wali Kota ini tidak suka pencitraan, dia lebih mengedepankan yang substansial, tapi real saya kira kerja dari Wali Kota sangat positif", tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Laode disela-sela kunjungannya ke Pemerintah Kota Semarang bersama Komisi II DPR RI untuk melakukan pengecekan secara detail sistem kerja pelayanan publik Kota Semarang, Jumat (31/8). Adapun anggota Komisi II DPR RI yang hadir diantaranya adalah Tuti N. Roosdiono, EE. Mangindaan, Agus Susanto, Dwi Ria Latifa, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya, serta Herman Khaeron.
Dalam kunjungannya ke Kota Semarang tersebut juga, Komisi II DPR RI secara tegas memberikan apresiasi terkait pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kota Semarang. “Aspek yang kami dalami yaitu terkait aksesbilitas informasi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Semarang, yang mana menjadi faktor pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang dinilai prima", tutur Herman Khaeron mewakili Komisi II DPR RI. "Selain itu dalam melakukan koordinasi lintas sektoral untuk memberikan sebuah pelayanan terkait pengaduan masyarakat, ternyata Kota Semarang cukup baik di dalam memberikan respon”, lanjutnya.
Terkait hal tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan jika pengaduan masyarakat merupakan salah satu daya ungkit untuk Kota Semarang menjadi lebih baik. Wali Kota Semarang yang juga akrab disapa Hendi itu menuturkan jika tanpa adanya pengaduan masyarakat, maka mustahil Pemerintah Kota Semarang dapat menata kota hingga ke pelosok-pelosok.
“Dalam kurun waktu dari Januari 2016 sampai 31 Desember 2017 ada 12.094 pengaduan masyarakat yang sudah ditangani Pemerintah Kota Semarang. Berarti kalau dikalkulasi rata-rata kami menyelesaikan 500 aduan setiap bulan", jelas Wali Kota Semarang yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut. "Banyaknya laporan yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah Kota Semarang menjadi cerminan partisipasi masyarakat. Dan nyatanya ini membuat kinerja kami semakin sempurna di tengah tantangan semakin menyusutnya jumlah ASN yang ada di Kota Semarang", tegasnya.
Deretan Fakta Ratusan Motor Gratis dari Wali Kota Semarang buat Lurah
Wali Kota Semarang mengklaim pemberian motor tersebut bertujuan untuk menunjang kinerja para lurah dalam melayani masyarakat.
