Putuskan PKPU Caleg Koruptor, MA Tak Perlu Tunggu MK

Aksi demonstrasi di depan gedung MK usai Pilpres 2014.
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVA - Mahkamah Agung menyatakan tak bisa langsung memenuhi permintaan pemerintah untuk mempercepat putusan uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang salah satu pasalnya melarang mantan napi koruptor maju sebagai caleg dan calon senator di DPD, karena harus menunggu hasil uji materi undang undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

img_title Tolak Ada Napi Koruptor Jadi Bacaleg, Ketua DPW Perindo DIY Pilih Mundur

Juru bicara MK Fajar Laksosno mengatakan, MA tak perlu menunggu putusan MK terkait uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena substansi uji materi Undang-Undang Pemilu di MK berbeda dengan uji materi PKPU di MA.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"MK menyatakan tidak perlu ada yang ditunggu oleh Mahkamah Agung. Karena betul Undang-Undang Pemilu sedang diuji oleh MK, tapi yang diuji di MK itu tak ada kaitannya dengan norma yang diuji di MA. Norma PKPU yang diuji di MA itu tidak ada kaitannya dengan yang diuji oleh MK," kata Fajar saat dihubungi, Selasa, 4 September 2018.

img_title Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPU Diminta Dorong Revisi UU Pemilu

Atas dasar itu, Fajar memastikan tidak ada alasan Mahkamah Agung menunda uji materi PKPU. MA bisa menjalankan permintaan pemerintah untuk memprioritaskan uji materi PKPU nomor 20 tahun 2018 sehingga polemik antara KPU dan Bawaslu usai.

"Yang diuji di MK memang UU Pemilu, tapi normanya terkait masa jabatan Wapres, terkait dana kampanye, terkait citra diri, nah enggak ada hubungannya, enggak ada kaitannya norma yang sedang diuji di Mahkamah Agung, lanjut mestinya, tidak ada alasan menunggu putusan MK," katanya.

img_title Zumi Zola Ajukan PK, KPK Singgung Keseriusan MA Berantas Korupsi

Fajar mengungkapkan, Undang-Undang MK yang dijadikan dalil oleh MA sebenarnya sudah direvisi. Sehingga pasal 55 yang jadi dalil MA kurang tepat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ada di dalam putusan MK 93 tahun 2017 walaupun diuji frasa dihentikan itu kan diubah oleh MA, itu menunda pemeriksaannya. Pengujian UU MK Pasal 55. Jadi disitu disinggung sepanjang norma itu berkaitan. Kalau itu tak berkaitan apa yang ditunggu," katanya.

Atas dasar itu, menurut Fajar, MA harus segera memenuhi permohonan pemerintah terkait prioritas uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Apalagi hak tersebut akan berdampak pada tahapan Pemilu di mana KPU harus mengumumkan daftar calon tetap peserta Pemilu 2019 pada 20 September mendatang.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut