- VIVA.co.id/ Rifki Arsilan.
VIVA - Pengamat Politik Boni Hargens mempertanyakan kenapa isu Partai Komunis Indonesia kembali kencang 'digoreng' pada masa kepemimpinan Joko Widodo, ketimbang pada era pemerintahan sebelumnya, SBY. Terlebih lagi, lanjut Boni, isu kebangkitan PKI selalu dimainkan jelang pemilihan presiden yang akan diselenggarakan April 2019 mendatang.
"Pertanyaan saya, kenapa sepuluh tahun SBY berkuasa tidak ada isu PKI? Kalaupun ada tidak sekencang hari ini. Kenapa waktu Jokowi isu itu kencang?" kata Boni dalam diskusi bertajuk Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019 di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Oktober 2018.
Ia menambahkan PKI adalah sebuah khayalan atau ilusi yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan Joko Widodo jelang pertarungan pilpres mendatang. Justru, lanjut Boni, ideologi yang nyata saat ini tengah diperjuangkan segelintir orang adalah ideologi khilafah yang didengung-dengungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Khilafah itu fakta, PKI itu ilusi. Kalau dari sejarah, PKI sudah selesai. Maka kalau saat ini muncul organ-organ yang jadi PKI. Ada di mana PKI itu?" tanyanya.
Lebih jauh ia katakan, keberadaan sejumlah kalangan pengusung ideologi khilafah yang akan mengganti ideologi Pancasila seharusnya lebih menjadi ancaman ketimbang kekhawatiran isu kebangkitan PKI. Indikasi bahwa kelompok atau organisasi yang mengusung ideologi khilafah sangat jelas disuarakan oleh HTI. Sehingga, lanjut mantan Komisaris LKBN Antara itu, pemerintah telah merespons dengan cepat membubarkan organisasi HTI tersebut.
"Saya ingin menyampaikan, hati-hati kapan kita berikut, kapan kita berbicara kenyataan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Staff Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zein, membantah pernyataan Boni Hargens. Menurut Kivlan, upaya membangkitkan PKI sudah sangat jelas dirasakan melalui pemerintahan saat ini. Bahkan, lanjut Kivlan, embrio PKI sudah masuk di pemerintahan dan parlemen.
"Ini fakta bukan ilusi. Mereka (PKI) kendalikan, mereka punya pembinaan dari Amerika. Dan kemudian itu yang mendidik dan masuk ke pemerintahan. Saat ini ada yang masuk ke pemerintahan. Ini nyata," kata Kivlan.
Ketika masa kampanye Pilpres 2014 lalu, lanjut Kivlan, Joko Widodo diminta oleh komunitas putra-putri PKI untuk membuat pernyataan terbuka agar pemerintah memaafkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh PKI di masa silam. Selain itu, lanjut Kivlan, pemerintah diminta merehabilitasi nama baik putra-putri PKI. "Jadi itu fakta. Meskipun itu belum dilakukan oleh Jokowi tapi itu nyata," tegasnya.
