Ajukan PK, Patrialis Bantah karena Hakim Artidjo Pensiun

Mantan hakim MK, Patrialis Akbar.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas kasus yang menerpanya, yakni perkara suap uji materi UU No 41 Tahun 2014. Namun Patrialis berkilah permohonannya itu baru diajukan ke Mahkamah Agung, bukan karena hakim Artidjo Alkostar sudah pensiun.

"Enggak ada hubungan (sama hakim Artidjo), saya tidak ada urusan dengan siapa pun, saya akan tetap maju, tapi kan kami maju harus dengan persiapan yang matang, saya tidak mau mencela juga hakim siapa bagaimana," kata Patrialis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Kalapas Sukamiskin: Mardani Maming Hadiri Sidang PK di PN Banjarmasin, Kini Sudah Kembali ke Sel

Patrialis lebih jauh meminta masyarakat tak berspekulasi dengan upaya hukum yang dilakukannya ini. Menurutnya apa yang ia tempuh merupakan hak yang diberikan oleh UU.

"Kita tak punya kewenangan berikan penilaian, saya juga tak tau pasti. Tentu harapannya MA dapat mengabulkan," kata Patrialis.

Otto Hasibuan Jelaskan Perkembangan Kasus Jessica Wongso, Mau Ajukan PK Bulan Januari

Diketahui, hakim Artidjo semasa bertugas di MA dikenal 'sangar' terhadap pelaku korupsi. Banyak terdakwa yang justru diperberat hukumannya di tingkat Kasasi MA oleh dirinya. Kini Artidjo sudah pensiun. Namun pasca pensiun banyak terdakwa kasus korupsi yang mengajukan PK atas perkaranya.

Dalam perkaranya, Patrialis divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta lantaran terbukti terima suap dari Bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman melalui rekannya Kamaludin. Namun ketika itu, Patrialis Akbat tak ajukan banding terhadap perkaranya.

Otto Hasibuan Bakal Daftarkan PK Jessica Wongso Tahun Depan
Logo Mahkamah Agung.

PT BMI Ajukan PK Kasus Sengketa Lahan ke MA, Minta Eksekusi Ditunda

Perusahaan pengolahan hasil laut dengan orientasi ekspor, PT Bumi Menara Internusa (BMI) mengajukan PK atas gugatan sengketa lahan pabrik di Malang ke Mahkamah Agung

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024