Mendagri Minta Ormas Tentukan Sikap Siapa Kawan dan Lawan Jaga NKRI
- ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
VIVA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan, saat ini ada sekitar 395.454 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar. Ia meminta ormas yang ada mampu mencermati berbagai tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan.
"Ormas harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan. Perorangan, kelompok, golongan yang ingin mengacaukan NKRI, ingin memecah belah persatuan bangsa. Ini bukan tanggung jawab TNI saja, tapi tanggung jawab kita semua," kata Tjahjo di acara Forum Koordinasi Nasional Ormas dan Anugerah Ormas Award Tahun 2018, di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa 6 November 2018.
Mantan sekretaris jenderal PDIP ini menjelaskan, ada empat tantangan yang harus dihadapi seluruh elemen bangsa, termasuk ormas. Pertama, radikalisme dan terorisme.
Tantangan kedua ancaman peredaran narkoba. "Banyak yang meninggal karena narkoba, ada yang menghirup lem, ban bekas hingga sabu-sabu kelas berat. Itulah problem yang kita hadapi sekarang," ujarnya.
Tantangan ketiga yakni masalah ketimpangan sosial dan korupsi. Ia meminta semua pihak termasuk ormas untuk mengawasi hal tersebut.
"Area yang rawan korupsi tolong dicermati dengan baik, yakni penyusunan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi dan pajak, perencanaan mekanisme pembelian barang dan jasa, jual beli jabatan dan sebagainya," tuturnya.
Menurutnya, hal ini merupakan tantangan berat bagi para kepala daerah. "Tantangan berat para pemangku-pemangku kebijakan, para pembuat kebijakan. Mari semua ormas harus peduli dengan tantangan bangsa ke depan," katanya.
Terakhir, menurut Tjahjo, mengajak ormas ikut mengawasi ketimpangan sosial yang masih tinggi, seperti masih tingginya angka kematian ibu hamil, penyakit malaria, gizi buruk, dan buruknya sanitasi.
"Peran ormas saya kira jelas, memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga tetap tegaknya Pancasila, menjaga tetap bersatunya kemajemukan bangsa, termasuk menjaga keutuhan UUD 1945," katanya.
