- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Semenjak Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI ke-7 hingga menjelang Pilpres 2019, mantan Gubernur DKI itu mendapat serangan dari lawan politik dengan menggunakan tangan hukum untuk membungkam lawan-lawan politiknya.
Bahkan politisi Partai Demokrat Andi Arief menyamakan Jokowi dengan HM Soeharto yang memanfaatkan hukum untuk menjatuhkan lawan politiknya.
Suara sumbang yang memojokkan aparat penegak hukum digunakan untuk membungkam lawan politiknya petahana mendapatkan respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan rasa-rasanya semua tokoh parpol atau anggota DPR dan DPRD dari semua parpol terkena OTT KPK.
"Maka saya bingung yang mana? Kalau KPK berpolitik sekarang mana? Kalau memang didukung partai tertentu maka politisi PDI Perjuangan tertangkap juga. Yang seberang, Gerindra dan PAN juga kita tangkap," ujarnya di sela-sela acara Seminar Nasional "Korupsi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa" di Kampus UMY, Yogyakarta, Jumat 23 November 2018.
Menurutnya tidak alasan bagi lembaga KPK untuk menjadi alat politik dan dipastikan KPK tidak akan berpolitik dan semua sudah sesuai dengan prosedur.
"Jadi rasa-rasanya lagi tidak ada alasan KPK menjadi atau dijadikan alat politik," terangnya.
Bantah Isu Taliban, Pimpinan KPK: Adanya Militan Pemberantas Korupsi
Isu Taliban dinilai sengaja dihembuskan untuk menyerang citra KPK. Isu lama yang berulang kali dimainkan.
