- VIVA/Satria Zulfikar
VIVA – Terpidana kasus pelanggaran Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Baiq Nuril, menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung pada Selasa 4 Desember 2018.
Kuasa hukum Baiq, Yan Mangandar Putra, akan mempelajari pertimbangan hakim menjatuhkan vonis penjara enam bulan dan denda Rp500 juta kepada kliennya untuk selanjutnya mengajukan langkah hukum peninjauan kembali (PK).
Yan belum bisa memaparkan pertimbangan hakim menjatuhkan vonis pada Baiq Nuril. Salinan itu akan dipelajari bersama kuasa hukum lainnya dan kemungkinan diumumkan Kamis.
Tim kuasa hukum Baiq, tengah mempelajari alasan hakim menjatuhkan vonis. Selanjutnya, dipersiapkan materi untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK.
Waktu maksimal untuk mengajukan PK adalah tiga pekan sejak memperoleh salinan kasasi, sehingga pada akhir tahun ini Baiq akan mengajukan PK atas putusan hakim.
"Alurnya, kami ajukan permohonan dan memori PK ke Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Mataram," katanya.
Proses PK tidak harus ada bukti baru atau novum. Nuril dapat mengajukan PK dengan alasan kekeliruan atau kekhilafan hakim menjatuhkan vonis.
Baiq Nuril dijerat pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia dituduh menyebarkan rekaman percakapan HM yang bermuatan pornografi. Namun, pada 26 Juli 2017, hakim Albertus Usada memvonis bebas Baiq dari tuntutan jaksa.
Kalah di pengadilan, jaksa penuntut mengajukan kasasi ke MA. Melalui putusannya, MA memvonis Nuril bersalah sesuai tuntunan jaksa, yakni penjara enam bulan dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan penjara. (asp)
