- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, banyak oknum bersenjata yang melindungi usaha tambang dan kebun ilegal di sejumlah daerah. Berdasarkan laporan dari masyarakat ke KPK, banyak juga dari unsur Polri dan TNI.
"Karena memang di situ disinyalir banyak yang terlibat di bidang situ," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 15 November 2018.
Karena banyaknya laporan tersebut, lanjut Laode, lembaganya pun sempat mengundang Panglima TNI dan Kapolri, termasuk Presiden, untuk meneken langsung Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam (GN-SDA). Inti dari GN-SDA ini menggalakkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di sektor SDA.
Laode menambahkan, wilayah yang usaha tambang atau kebun ilegalnya paling banyak dilindungi oleh petinggi Polri dan TNI, mulanya di Kalimantan dan Sumatera.
"Sekarang pindah ke Sulawesi, nikel, ke pulau-pulau kecil, Halmahera, Maluku, dan bahkan Papua," kata Laode.
Berdasarkan kajian dan hasil laporan yang diterima KPK, sekitar 5.000 dari 10.000 izin tambang saat ini tak lengkap dan tak bersih. Ini termasuk tambang yang beroperasi meski belum memiliki izin. (ren)
Komjak Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Emas di Kejaksaan
Komisi Kejaksaan RI mendorong Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung agar menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terka
