KPK Sebut Potensi Kerugian Negara Rp200 Triliun pada 2019

"Untuk memberi efek kejut, sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup," kata Akbar.

Ia juga mempertanyakan mengapa dalam beberapa kasus, ketika tidak ditemukan barang bukti berupa uang, KPK masih menyebutnya sebagai OTT.

"Mengapa KPK dengan mudah memakai istilah OTT, mengapa tidak memakai istilah lain, misalnya pengembangan kasus. Tapi memang masyarakat suka dengan istilah OTT. Setiap kali ada OTT, ada sensasi yang muncul di situ," kata Akbar.

Ia mengatakan sangat terpukul setiap kali ada OTT yang melibatkan anggota DPR, sampai ia mengusulkan agar fungsi anggaran (bujeter) yang dimiliki DPR dihapus saja kalau fungsi ini menjadi celah bagi anggota DPR melakukan korupsi. Ia mengusulkan agar KPK juga fokus ke pencegahan.

"KPK mengatakan kepada kami, mereka sudah melakukan pencegahan. Menjadi masalah kalau dikatakan sudah melakukan pencegahan secara optimal, tapi nyatanya masih banyak korupsi," kata Akbar.

Wakil ketua KPK Saut Situmorang pihaknya sudah melakukan fungsi-fungsi pencegahan, antara lain dengan menyediakan portal khusus di situs resmi KPK, yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian dan pemerintah daerah dalam mencegah kemungkinan terjadinya korupsi. Ia juga mengatakan, dalam beberapa kasus OTT kepala daerah, KPK sudah melakukan fungsi pencegahan.

"Kami bilang jangan begini, jangan begitu, mereka bilang, `Ya Pak, ya Pak`, begitu kami pulang ke Jakarta, mereka melakukan korupsi," kata Saut.