Kapolri: Pantai Timur Sumatera Jadi Daerah Paling Rawan Penyelundupan

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Sumber :
  • Anwar Sadat/VIVA.co.id

VIVA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri akan terus mendukung pemerintah dalam rangka memberantas praktik penyelundupan yang terjadi di Indonesia.

Bea Cukai dan TNI Gagalkan Penyelundupan Ballpress di Jalur Tikus Perbatasan Indonesia-Malaysia

Polri bersama TNI, Bea Cukai, dan Instansi lainnya sejak 2017 melakukan operasi gabungan untuk melakukan penertiban Impor Ilegal yang kerap terjadi. Sehingga dapat merugikan perekonomian negara hingga triliunan rupiah.

Menurut Tito, sejak satuan tugas itu terbentuk, Polri langsung fokus pada pelabuhan-pelabuhan legal seperti Tanjung Priok, Jakarta, maupun Tanjung Perak, Surabaya. Ia pun menemukan banyaknya penyelundupan administrasi.

Polisi Sulsel Gagalkan Penyulundupan Sabu 30 Kilogram Senilai Rp 46 M

"Itu lebih banyak kalau kita istilahkan dengan penyeludupan administrasi. Jadi barang yang masuk administrasinya tidak benar. Itu ditertibkan melalui upaya penegakan hukum dan kemudian hasilnya alhamdulillah," kata Tito di pelabuhan Batu Ampar, Batam, Selasa 15 Januari 2018

Tito mengklaim, petugas gabungan itu berhasil membuat para penyelundup di Indonesia berkurang jauh. Sehingga berdasarkan laporan, bea dan cukai mendapatkan target penerimaan negara mencapai lebih dari 100 persen.

Polisi Gagalkan Penyeludupan Sabu 1,9 Kilogram di Bandara Kualanamu

Meski begitu, Tito mengatakan, dampak dari penertiban di pelabuhan legal tersebut, kini para pelaku pindah melakukan penyelundupan melalui jalur pelabuhan ilegal. Tito mengungkapkan bahwa saat ini titik rawan penyelundupan melalui pelabuhan ilegal terjadi di pantai timur Sumatera

"Para pelaku penyelundupan lari dari pelabuhan-pelabuhan resmi ke pelabuhan tidak resmi, yaitu yang paling rawan adalah pantai timur Sumatera karena dekat dengan negara tetangga, terutama mulai dari Kepri, Batam dan sekitarnya, Aceh, Sumut, Jambi sampai Sumsel, di sini titiknya banyak sekali," ujarnya.

Di pelabuhan tak resmi, selain terjadi penyelundupan administrasi, kata Tito, juga kerap terjadi penyelundupan fisik. Hal ini yang harus ditindak tegas agar tidak terus menerus merugikan negara.

"Jadi jelas-jelas enggak ada surat, masuk melalui jalur-jalur pelabuhan tikus. Ini perlu penindakan dan pencegahan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya