- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyebut pemerintahan di Indonesia, paling banyak sistem pengawasannya. Hal itu disampaikan di Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.
Wapres mencontohkan, pengawasan oleh inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian, belum lagi pengawasan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Memang di Indonesia, pengawasan ini luar biasa. Mungkin hampir semua pemerintahan, Indonesia paling banyak pengawasannya," kata JK.
Karena itu, menurutnya, wajar jika ada pengungkapan-pengungkapan penyelewengan atau kebocoran. Karena, adanya sistem pengawasan yang sudah banyak saat ini.
"Jadi, pemerintah ini, sistem ini diawasi berkali-kali. Kalau banyak yang bocor, seperti sekarang, tentu juga akibat banyaknya pemeriksaan. Sehingga, banyak diketahui," ujar JK.
Wapres sepakat, pemeriksaan merupakan hal yang penting. Tetapi, dia juga menyoroti pentingnya sistem pencegahan yang harus terus ditingkatkan lagi.
"Saya sependapat bahwa pemeriksaan penting. Tetapi, lebih penting lagi pencegahannya. Karena, tanpa pencegahan, maka akan sulit," kata JK.
Rakornas ini dihadiri oleh 1200 orang yang terdiri dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kementerian/lembaga dan Pemda. Kemudian juga dari BPKP, Aliansi Auditor Internal Indonesia, sekretaris jenderal kementerian/lembaga, dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. (asp)
