- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan sebenarnya sudah banyak sistem pengawasan pemerintahan di Indonesia. Namun, dia juga menyoroti masih banyak pula pejabat yang “nakal” dan melakukan tindak korupsi.
"Selama 15 tahun, ada 9 menteri yang masuk penjara. Ada hampir 20 gubernur, ada ratusan bupati, ratusan anggota DPR-DPRD. Itu tentu menjadi perhatian kita. Bahwa begitu banyaknya yang mengawasi, tapi juga makin banyak juga yang melakukannya," kata Wapres JK dalam suatu acara di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.
Wapres menyebut rumusan atau cakupan korupsi saat ini semakin luas. Karena itu dia berharap lembaga-lembaga pengawas makin pintar mendalami celah-celah pelanggaran.
"Kalau dulu korupsi hanya memperkaya diri sendiri, sekarang memperkaya orang lain. Maka seperti itu makin luas, sehingga semakin banyak hal-hal. Artinya adalah, inspektorat, BPKP harus lebih pintar lagi, lebih dalam lagi mengawasinya," ujar JK.
Menurut Wapres, seharusnya pengawasan dikatakan berhasil jika hanya sedikit orang yang ditindak karena pelanggaran. Meskipun dia mengakui pengawas tak boleh juga membiarkan orang melakukan pelanggaran.
"Pengawasan yang berhasil itu apa? Banyak mengatakan, selalu dibilang Kejaksaan, KPK, BPKP, telah menyelamatkan uang sekian triliun, dianggap berhasil. Padahal penilaian yang berhasil, hal (orang) yang ditangkap kurang," lanjut mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Namun, JK juga mengingatkan sistem pengawasan akan berjalan baik jika lembaga pengawasnya juga jujur. Sehingga pengawasan bisa dilakukan secara transparan.
"Maka yang pertama jujur adalah pemeriksa itu sendiri. Jadi dikatakan bahwa sapu itu untuk menyapu, sapunya harus bersih. Karena itu merupakan tantangan-tantangan kita semua untuk menjalankan fungsi pengawasan itu, dengan sebaik-baiknya," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. (ren)
