Krakatau Steel Bersih-bersih, Siap Bantu KPK

KPK segel ruangan Direksi Teknologi dan Produksi Krakatau Steel
Sumber :
  • VIVA / Yandi Deslatama (Serang)

VIVA – Manajemen PT Krakatau Steel (KS) akan kooperarif dengan KPK, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang menjerat Wisnu Kuncoro, selaku Direksi Teknologi dan Produksi, yang terkena operasi tangkap tangan.

Dukung Geliat Pegolf Muda, KS Gelar 53th Giving Gratitude Golf Tournament

"Manajemen Krakatau Steel menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi, serta bersikap kooperatif kepada KPK," kata Silmy Karim, Presiden Direktur (Presdir) PT KS, melalui siaran persnya pada Sabtu malam 23 Maret 2019.

Manajemen KS Group, selaku perusahaan BUMN mengaku siap membantu KPK memberantas korupsi di perusahaan plat merah itu.

Purwono Widodo Diangkat Jadi Dirut Krakatau Steel

"Berharap proses ini segera selesai, sehingga perseroan segera dapat memenuhi target produksi baja, untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional," ujar dia.

Perusahaan berharap, peristiwa ini bisa dijadikan pintu masuk bersih-bersih di perusahaan baja terbesar di Asia Tenggara itu. Sehingga, tidak mengganggu kinerja perusahaan dan mampu mengejar target produksi 10 juta ton Baja.

Krakatau Steel Proyeksikan Cetak Laba US$88 Juta di 2023

"Kami berharap hal ini menjadi titik tolak yang positif, untuk mendukung KS bersih dalam 
proses transformasi bisnis yang sedang kami jalankan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirut Krakatau Engineering, Utomo Nugroho, pada Jumat 8 Maret 2019, pernah memberikan penjelasan terkait keluhan karyawan yang menggunakan mesin peleburan baja asal China.

Mesin baru itu dikeluhkan karyawan lantaran produk baja yang dihasilkan kurang bagus dan kerap kali dilebur ulang. Kala itu, Utomo mengaku tidak bisa berbuat banyak.

Karena telah melewati lelang untuk pengadaan teknologi peleburan baja, yang dahulunya berasal dari Jerman dan hasilnya lebih bagus dibandingkan dari China, yang merupakan pesaing bisnis baja dunia.

"KS ketika melakukan proses pemilihan vendor atau teknologi harus tunduk pada regulasi yang ada, tidak mungkin dengan pemilihan atau penunjukkan langsung. Harus menggunakan sistem tender. Tentu hasil yang menang itu menentukan, yang menang memang dari China," ujar Utomo saat itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya