PP Muhammadiyah Larang Warga Ikut Aksi 22 Mei di KPU

Iilustrasi kantor KPU dijaga ketat polisi
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA – Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta kepada seluruh warga Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah. 

Gibran Dapat Pesan dari Ganjar agar Solo Tetap Kondusif, Waspadai Percikan Kecil

"Warga persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei. Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019. 

Ia pun menganjurkan, seharusnya menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar. Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati.

Pentolan Mega-Bintang Pimpin Demo People Power di Solo Besok

Untuk itu, Mu'ti mengimbau kepada segenap warga bangsa sudah seharusnya berusaha menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan perundang-undangan. Khusus kepada para elite, hendaknya bisa menjadi teladan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya dengan tidak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan.

Bahkan, kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu sebagai sebuah kenyataan dan konsekuensi dari kehendak rakyat Indonesia. 

Ditakutkan Pemerintah, ini 5 Penjelasan apa itu People Power

"Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa," katanya. 

Tak hanya itu, kepada aparatur keamanan hendaknya bekerja profesional untuk menjaga keamanan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tidak bertindak represif dan pre-emptif dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan menghindari cara-cara militeristik agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa.

"Semua pihak, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa untuk duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih melaksanakan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak bukan zero sum game," katanya. 

Kemudian, Mu'ti meminta terhadap penyelenggara Pemilu hendaknya tetap bekerja profesional sesuai dengan undang-undang. Sebagai lembaga negara yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus tetap independen dan adil, tidak boleh tunduk oleh tekanan siapapun, kelompok, dan lembaga manapun, baik pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya