KBPP Polri Ajak Masyarakat Dewasa Sikapi Hasil Pemilu

Aparat kepolisian saat mengamankan sekitar Bawaslu. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA - Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri mengapresiasi kinerja aparat Polri dan TNI yang rela berjuang mengamankan proses pelaksanaan pemilu serentak 2019. Bahkan, aparat keamanan harus memperpanjang tugasnya hingga proses gugatan hingga putusan di Mahkamah Konstitusi.

Ketua Umum KBPP Polri, AH Bimo Suryono, mengaku bangga menjadi bagian Keluarga Besar Putra Putri Polri meskipun tugas orangtuanya yakni Polri sangat luar biasa. Artinya, tugas yang dilaksanakan Polri menuai pro dan kontra.

"Meskipun, tidak sedikit masyarakat yang memuji kinerja Polri tapi tak kurang juga yang menyudutkan Polri. Namun, memang hal itu sudah menjadi risiko anggota Polri," kata Bimo melalui siaran persnya, Sabtu, 25 Mei 2019.

Bimo mengatakan, pihaknya memberi dukungan dan bantuan berupa makanan dan minuman kepada orang tuanya (anggota Polri) yang bertugas mengamankan proses sengketa pemilu presiden di MK maupun Bawaslu pada Jumat, 24 Mei 2019, malam.

"Kami sampaikan apresiasi, kami melihat tugas para orangtua kita sangat luar biasa. Mereka dikirim dari Polda seluruh Indonesia, meninggalkan anak istri untuk mengamankan daripada hasil pemilu sampai pengumuman KPU dan belum berakhir sampai putusan MK," ujarnya.

Di samping itu, Bimo mengutuk aksi kerusuhan yang terjadi di depan Kantor Bawaslu maupun kawasan Tanah Abang dan kawasan Jalan Wahid Hasyim Sabang Jakarta Pusat serta kawasan Slipi Petamburan Jakarta Barat pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2019.

"Kalau ikuti aturan yang benar, mereka tidak lagi unjuk rasa secara damai. Sebenarnya ada protap menangani perusuh, hanya mereka (Polri) sabar. Kita tahu bahwasanya disusupi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, pada akhirnya mengganggu NKRI," kata dia.

Oleh karena itu, Bimo berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan bersama demi keutuhan serta persatuan Indonesia. Memang, unjuk rasa dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang. Namun, menyampaikan pendapat pun harus tetap menaati aturan dan tidak melanggar hukum.

Koalisi Damai: Hate Speech Jelang Pemilu Dilakukan Kelompok Berkepentingan

"Masyarakat juga harus semakin dewasa melihat bahwasanya unjuk rasa dijamin UU, tapi ada aturan-aturan yang harus diikuti pengunjuk rasa. Mari sikapi hasil pemilu dengan dewasa," katanya.

Sementara itu, Komandan Batalyon Penugasan Satuan Brimob Polda Jawa Tengah, Kompol Supandi, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan masyarakat untuk aparat Polri dan TNI yang menjaga keamanan di Ibu Kota Jakarta sejak 23 April 2019 sampai sekarang.

Berkaca Pemilu 2019, KPU Siap Buka Ulang Kotak Suara Bila Ada Komplain Hasil Hitungan

"Sebagai anggota Brimob, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat sehingga menambah moril semangat pasukan. Karena, banyak sekali dukungan masyarakat demi kelancaran tugas di sini," kata Supandi. (mus)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Pelaksanaan Pemilu 2024, yang rekapitulasi suara tuntas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024, dinilai sangat kondusif. Dibanding 2019.

img_title
VIVA.co.id
21 Maret 2024