- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, tambang sebagai salah satu faktor kerusakan lingkungan di beberapa daerah. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 di Jakarta Convention Center, Kamis 11 Juli 2019.
"Kenapa banjir di Konawe dan Samarinda yang hebat, dua-duanya daerah tambang yang merusak hutan. Konawe habis hutan-hutan, karena ditambang untuk nikel. Di Samarinda dan sekitarnya, habis juga hutan dirambah untuk batu bara," kata JK.
Wapres mengatakan, pemerintah juga turut bertanggung jawab dalam kerusakan tersebut. Apalagi, pajak yang berasal dari pertambangan juga diterima oleh pemerintah.
"Mungkin saja, pajak yang diterima pemerintah dari pemerintah daerah, tambang, itu tidak sebesar daripada kerusakan dirasakan oleh rakyat, akibat kerusakan lingkungan," ujar JK.
JK juga menyoroti Pemerintah Daerah, yang bisa berperan dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Pemda, menurutnya, bisa mengawasi atau teliti dalam memberikan izin pertambangan.
"Karena itu, pemerintah dan khususnya Pemerintah Daerah, harus keras untuk mengatasi sistem izin yang berlaku, sehingga apabila selesai tambang harus betul-betul reklamasi dan menghutankan kembali," kata JK.
Dalam peringatan Hari Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 ini, Wapres turut menyerahkan penghargaan Kalpataru kepada sejumlah individu atau kelompok. Para penerima penghargaan dianggap berperan dalam perbaikan lingkungan, khususnya memperbaiki tingkat kerusakan hutan.
Berikut ini, daftar penerima penghargaan Kalpataru tersebut:
1. Kategori perintis lingkungan:
- Lukas Awiman Barayap dari kabupaten Manokwari, Papua Barat
- Sucipto dari Lumajang, Jawa Timur
- Eliza dari Sumbawa Barat
- Nurbit dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
2. Kategori pengabdi lingkungan
- Meilinda Suriani Harefa dari Medan, Sumatera Utara
- Hanif Wicaksono dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
- Baso dari Jeneponto, Sulawesi Selatan
3. Kategori penyelamat lingkungan
- Kelompok Masyarakat Dayak Iban Menua Sungai Utik dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- Kelompok pengelola hutan adat, Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kernas dari Meranti, Jambi
- Kelompok Nelayan Prapat Agung Mengening Patasari, Badung, Bali.
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
