- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah menyebut peraturan soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN di pemilihan calon pimpinan KPK jilid V sudah jelas. Hal ini harus menjadi acuan.
Febri menjelaskan, dalam peraturan menyebut calon pimpinan KPK dapat diangkat, harus melaporkan LHKPN. Bukan, jika sudah terpilih nanti.
Maka itu, hal ini dirasa menjawab pertanyaan soal LHKPN calon pimpinan KPK jilid V yang cukup banyak dipertanyakan. Sebab, baru ditanya pansel, jika calon pimpinan terpilih nanti.
"Kami harap betul, selain substansi semangat terkait bukan lapor atau tidak melapor. Jelas sekali, di sana bunyinya untuk dapat diangkat," kata Febri di Indonesia Lawyers Club tvOne 'Seperti Apa Wajah KPK di Masa Depan', Selasa malam, 23 Juli 2019.
Febri sadar, KPK tidak mau masuk ke sana, karena hal tersebut merupakan tugas Pansel KPK. Namun, ia berharap, pansel bisa memperhatikan bunyi peraturan tadi dan berharap pansel paham.
"Sangat janggal, jika sudah jadi pimpinan KPK. Kalau sudah jadi pimpinan, tidak ada pansel lagi," ucapnya.
Untuk itu, Febri menyebut KPK siap membantu Pansel KPK. Bantuan seperti, jika pansel butuh mencari data.
"Yang ingin saya sampaikan, kalau data dari KPK diperlukan, data kepatuhan laporan ini maka kami akan bantu," ujar dia.
Lebih lanjut, dia menyebut, seleksi calon pimpinan KPK Jilid V ini bisa menentukan masa depan KPK lebih baik lagi. Tetapi, juga bisa tidak. Maka itu, seleksi yang dilakukan harus ketat sekali.
"Proses seleksi ini bisa memunculkan masa depan lebih cerah, bisa juga mematikan, kalau gagal menyaring orang-orang bermasalah," kata dia lagi. (asp)
Kata Kepala BPKP soal Namanya Masuk Radar Pansel Capim KPK
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh buka suara namanya beredar masuk dalam Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan (Capim) Komisi
