Senin Besok, Ijtima Ulama IV Digelar
- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang merupakan tulang punggung Persaudaraan Alumni 212 akan menggelar Ijtima Ulama IV di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 5 Agustus 2019. Dalam kegiatan itu, mereka tidak akan mengundang calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dan juga tokoh partai politik tertentu.
"Jelas enggak diundang (Prabowo). Tidak kita undang (tokoh politik PKS dan Gerindra)," kata Sekretaris Jenderal GNPF Ulama, Eddy Mulyadi, mengatakan di sela-sela acara Pengukuhan dan Pelantikan DPP Bakomubin di Kantor LPOI, Jalan Kramat Raya VI, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Agustus 2019.
Ia menjelaskan alasan tak mengundang Prabowo maupun tokoh partai politik lainnya karena masalah kontestasi pemilihan umum 2019 sudah selesai.
"Ini murni urusan bangsa. Ya mohon maaf, gimana soal rekonsiliasi. Ya sudahlah, itu memang habibatnya, kelakuannya politisi ya sudahlah. Di luar dugaan kita. Kalian mau ngapain ya silakan," tuturnya.
Sedangkan, Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin) Jakarta meminta agar ijtima ulama yang digelar dapat merekatkan persatuan sesama warga.
"Kita harapkan bahwa Ijtima Ulama yang ke-4 ini mari kita rekatkan kembali persatuan dan kesatuan," kata Kiai Anwar di lokasi yang sama.
Jangan sampai, kata dia, umat Islam ini pecah akibat adanya kegiatan pesta demokrasi di tanah air seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur.
Untuk itu, ia mengimbau agar perhelatan ijtima ulama ini tetap merapatkan persaudaraan di antara sesama anak bangsa untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Meskipun, Bakomubin sendiri tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Akan tetapi sebagai ulama, sebagai mubaligh, tentu salah satu fungsinya adalah memberikan nasihat, nasihat itu ya berupa kritik. Tentu kritik yang membangun. Karena itu salah satu tugas ulama," katanya.
MUI Dukung Pilkada Melalui DPRD: Sesuai Ijtima Ulama 2012
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan sesuai hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa pada 2012 mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD
