- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
VIVA – Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebutkan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut dia, survei Indikator yang menyebut 60 persen responden menyatakan distribusi bansos kurang merata akan terus menjadi evaluasi.
Bahkan setiap rapat terbatas, ujar Fadjroel, kepala negara selalu meminta para pembantunya turun ke lapangan.
"Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial betul-betul tepat sasaran. Berbagai persoalan di lapangan menjadi perhatian Bapak Presiden dan meminta Menko PMK Muhadjir Effendy dan Mensos Juliari Batubara turun ke lapangan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi terutama terkait perbaikan data penerima manfaat," kata Fadjroel, Selasa 9 Juni 2020.
Fadjroel menjelaskan, Kementerian Sosial yang dipimpin Juliari Batubara sudah menangani dengan cepat jika terjadi ketidaksesuaian data penerima. Salah satu contohnya memberikan fleksibilitas pada RT/RW, pemerintah desa dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Dengan begitu, penerima manfaat atau warga miskin yang terdampak COVID-19 mendapatkan bansos.
"Hal ini juga digunakan Kemensos sebagai momentum untuk melakukan perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ungkapnya.
Tidak hanya itu, menurut Fadjroel, penyisiran data miskin juga terus dilakukan. Ia memaparkan, beberapa bantuan yang didistribusikan cukup banyak mulai perluasan PKH, paket sembako, Bansos Tunai, BLT Desa, gratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA.
"Dengan skema bansos yang cukup banyak itu diharapkan tidak ada warga miskin dan warga terdampak yang tertinggal," kata dia.
Baca juga: Pasca Pandemi COVID-19, Indonesia Bisa Terancam Gelombang Kelaparan
ASN Boleh WFH 16-17 April untuk Tunda Arus Balik, Menko PMK: Kamis-Jumat Jangan Bolos!
Menko PMK Muhadjir Effendy mengimbau agar ASN tidak menambah waktu WFH selain dua hari yang telah ditetapkan tersebut.
