- Kementerian PUPR
VIVA – Meski belum dapat lampu hijau dari DPR, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Segala hal yang terkait konsep ibu kota baru sudah dirampungkan. Salah satunya masalah hunian.
Masalah hunian ini penting karena nantinya ratusan ribu Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya akan pindah ke ibu kota baru. Karenanya untuk kebutuhan hunian, konsep desainnya diperhitungkan berdasar lokasi, distribusi dan tipologi.
Dalam Konsep Desain Ibu Kota Baru Republik Indonesia yang dirancang Kementerian Pekerjaan Umur dan Perumahan Rakyat yang dikutip VIVAnews, Rabu 28 Agustus 2019, tercatat ada delapan skenario hunian.
Pertama, skenario jumlah penduduk sebesar 2.968.000 jiwa. Jumlah ini akan didistribusikan di Ring-1 (radius 5 km) dan Ring-2 (radius 5 km-10 km) sebesar 1,65 juta jiwa, terutama untuk ASN dan keluarganya. Sedangkan kemungkinan 1.368.000 jiwa mayoritas diproyeksikan sebagai bangkitan dari ASN, didistribusikan melingkar di tepian dalam dan luar Ring-2 dalam bentuk pemukiman urban village.
Kedua, kepadatan penduduk rendah di pusat kota dan sebaliknya semakin padat di pinggiran kota.
Ketiga, Ring-1 direncanakan berkepadatan rendah yakni 31 jiwa per hektare untuk menampung 242.369 jiwa. Ring-2 semakin padat menjadi 59 jiwa per hektare untuk menampung 1.379.365 jiwa, dan Ring-3 semakin dipadatkan mencapai 80 jiwa per hektare.
Keempat, pemukiman di luar ibu kota-1, yakni kawasan perkotaan yang ada di dalam Ring-1 atau capital city ring road, dibagi ke dalam distrik 1-8, distrik techno park dan distrik university town.
Kelima, lahan pemukiman dan kelas sosial penduduk. Sebanyak 3.140 hektare sampai 40 persen atau 7.850 hektare dialokasikan untuk permukiman, infrastruktur, ruang hijau dengan komposisi 45 persen kelas atas, 50 persen kelas menengah dan lima persen kelas bawah.
Sementara sebanyak 17.250 hektare sampai 75 persen dari luas lahan Ring-2 atau 23.562 hektare dialokasikan untuk permukiman, infrastruktur, ruang hijau dengan komposisi sosial 25 persen kelas atas, 50 persen kelas menengah dan 25 persen kelas bawah.
Keenam, penyediaan perumahan berpola hunian berimbang (1:2:3) dengan tipologi perumahan; landed (1-3 lantai), medium rise (4-6 lantai), dan high rise (8-12 lantai).
Ketujuh, rencana kepadatan pemukiman dan tipologi perumahan dalam capital city-1 dan 10 distrik. Berdasarkan poin 4,5 dan 6, diperoleh rencana rinci di capital city-1 dan setia[ distrik untuk alokasi penduduk yang akan menempati perumahan high rise, medium rise dan landed, jumlah total penduduk dan prosentase terhadap total penduduk di ibu kota. Selanjutnya didapatkan pula total jiwa yang harus ditampung pada setiap tipologi perumahan.
Kedelapan, penempatan pemukiman landed diprioritaskan pada interior blok kawasan yang dirancang dalam bentuk cluster, sedangkan untuk medium rise dan high rose rencananya berdasarkan kriteria lokasi, yakni lahan yang eksesibilitasnya relatif tinggi, harga lahannya potensial menjadi mahal, dekat dengan CBD dan pusat lingkungan, memiliki amenitas alami dan view berkualitas estetik.
