- VIVAnews/Ridho Permana
VIVA – Kritik dan penolakan muncul, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dan melantik Kabinet Indonesia Maju pada dua hari lalu. Salah satu penolakan, yakni terhadap pengangkatan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Prabowo, merupakan mantan calon presiden, sekaligus dua kali menjadi rival Jokowi Pilpres 2014 dan 2019.
Menanggapi hal ini, Mahfud MD selaku Menko Polhukam menilai wajar, jika ada yang mendukung dan menolak. Bukan hanya Prabowo, menurut Mahfud, beberapa menteri juga dianggap tidak pas mengisi jabatan menteri.
"Semua menteri pasti ada yang mendukung, ada yang menolak, saya juga jadi Menko Polhukam juga begitu. Menteri lain juga sama, BUMN, Menteri Agama, ada yang mendukung ada yang menolak. Manusia itu punya sisi kelebihan masing-masing, punya sisi positif dan negatifnya, oleh karena itu, saya tidak terlalu mempermasalahkan orang yang menolak, silahkan bangun saja opini, lalu yang lainnya juga membangun opini," kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 25 Oktober 2019.
Mahfud menjelaskan, munculnya penolakan, bukan berarti menteri yang bersangkutan harus mundur, apalagi Presiden Jokowi sudah melantik dan mestinya tetap bekerja, serta menunjukkan hasil yang nyata di bidangnya.
"Bukan hanya Prabowo, Menteri Agama ada yang menolak. Erick Thohir dianggap terlalu muda, Nadim Makariem dianggap tidak memiliki track record di bidang itu. Sebagian besar kan masyarakat itu memberikan dukungan. Tidak usah berpikir ada yang menolak lalu apa namanya, harus mundur atau tidak efektif, tidak seperti itu," ujar Mahfud.
"Sama dengan orang mengatakan, pak apa gunanya ada Pancasila, kok masih banyak pejabat korupsi? Masih banyak kejahatan moral di masyarakat? Bisa dibalik, apa gunanya agama kalau begitu, apa gunanya ada Alquran, kalau masih banyak di desa-desa masih banyak koruptor dari orang Islam. Karena bukan gitu cara melihat masalah itu, tidak seperti itu. Mari kita setiap masalah itu, perbaiki dan selesaikan dan diarahkan ke arah yang benar," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) mengecam keras dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
"Hari ini kita coba untuk mengencam keras keputusan Bapak Jokowi untuk mengangkat terduga pelanggaran HAM," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2019.
Kata dia, Prabowo ini merupakan lawan atau kompetitor terberat dalam pemilihan presiden, tapi dipenghujung waktu, malah Jokowi mengangkat Prabowo meskipun dia sudah tahu rekam jejak Prabowo seperti apa.
"Kita coba untuk menyatakan juga, bahwa pengangkatan Prabowo berpotensi dan berproyeksi kedepannya menghambat lebih jauh penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang di beberapa kesempatan Pak Jokowi sempat menyinggung dan menjadikannya sebuah komitmen dalam pemerintahan di periode ke duanya," tuturnya. (sap)
