Menteri Tjahjo Bakal Pecat Orang yang KKN di Penerimaan CPNS 2019

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo
Sumber :
  • VIVAnews/Fikri Halim

VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam proses seleksi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang dibuka pada 11 November 2019.

Respons Tjahjo Kumolo soal Mars dan Himne KPK Ciptaan Istri Firli

"Kami jamin lah, bahwa Kemenpan RB akan clean and clear. Kami juga sudah mengingatkan, kalau sampai ada yang KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) akan kami beri sanksi, akan kami berhentikan," kata Tjahjo Kumolo di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019.

Tjahjo menegaskan, tidak ada satu orang pun masuk sebagai ASN di luar sistem yang sudah dibangun. Maka, ia bertanggung jawab dengan tim yang sudah ada.

Mulai 2023, Pegawai Honorer Tak Lagi Dipakai Instansi Pemerintah

"Tidak ada model-model penerimaan di luar sistem yang sudah tertanam dengan baik. kami mohon juga saran dan kritik, karena banyak juga elemen-elemen lain yang juga mengatasnamakan harus ini harus itu, ini yang kami jaga," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana mengatakan, bahwa sistem yang dibangun dalam proses seleksi penerimaan CPNS akhir tahun ini sangat akuntabel sekali.

Berkas Lengkap, Olivia Nathania Putri Nia Daniaty Segera Disidang

"Sangat dijamin sekuritinya, karena sudah dibangun BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk meningkatkan keamanannya. Dan kami juga sudah berpengalaman melakukan pekerjaan ini, dan ini selama lebih lima tahun, tidak pernah ada masalah di sana," katanya.

Kendati begitu, ada hal yang sangat dikhawatirkan dalam proses seleksi CPNS ini yaitu, adanya informasi bohong atau hoax dari para calo untuk memengaruhi calon peserta.

"Nah, ini saya mengimbau kepada teman-teman calon peserta untuk bijak, memilah-milah informasi dari sumber-sumber resmi. karena banyak sekali sumber-sumber tidak resmi yang mengatasnamakan BKN atau Kemenpan RB untuk mencoba membantu memasukan dari jalur khusus istilahnya. Itu tidak ada lagi seperti itu. Itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kita sudah sangat terbuka dan sangat akuntabel," katanya.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya