- VIVAnews/Eduward Ambarita
VIVA – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menilai kesalahan penganggaran bukan pada sistem. Tapi justru dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pemerintahan Provinsi DKI.
"Kalau sistem yang salah itu salahnya dimana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi,” ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.
Menurut Djarot, soal sistem justru bisa disempurnakan. Karena sudah menjadi tugas Anies Baswedan sebagai pemimpin untuk menyempurnakan sistem itu.
"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi SDM yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita," katanya.
Ia menilai tidak terbukanya Pemprov DKI soal pembahasan APBD akan berakibat makin banyak penyusupan anggaran yang tidak wajar. Ia meminta Pemprov DKI meningkatkan penerapan transparansi anggaran sehingga masyarakat juga bisa mengawasi anggaran-anggaran di APBD DKI Jakarta.
"Ya harus (terbuka). Sebaiknya dibuka saja. Kalau ada masukan-masukan, ya terima saja. Tapi untuk masyarakat enggak usah gaduh, nggak usah nyinyir, nggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki. Sekarang ini saya lihat meme nggak bener, kacau," ungkapnya.
Sebelumnya terdapat anggaran-anggaran dengan nominal puluhan miliar rupiah dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Seperti untuk lem Aibon yang menpai Rp82,8 Miliar dan juga bolpoin.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta bagian terkait memeriksa anggaran yang aneh dan bernilai besar tersebut. Ia mengaku memang tidak mengumumkan kejanggalan tersebut kepada publik.
