Politisi Gerindra Ingatkan Pemerintah soal Investasi Tiongkok

Andre Rosiade mendaftarkan diri menjadi calon Exco PSSI
Sumber :
  • VIVAnews/Robbi Yanto

VIVAnews - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengingatkan pemerintah soal investasi Tiongkok ke Indonesia. Andre yang duduk di Komisi VI tersebut ingin investasi dari Negeri Tirai Bambu itu tidak merugikan bangsa.

Pameran Otomotif Berubah Jadi Tragedi, 5 Orang Ditabrak Mobil Listrik

"Jangan sampai kita investasi sekali lagi, ada kontrak-kontrak yang menyatakan kalau bangun sesuatu semennya semen dari luar, Conch dari Tiongkok, jangan sampai bajanya baja impor," kata Andre, dikutip VIVAnews dari akun Twitter resminya, @andre_rosiade, Minggu, 10 November 2019.

Kalau pun mau investasi di Indonesia, lanjut Andre, dia meminta agar pemerintah membuat aturan yang isinya jangan sampai tenaga kerja, semen, dan bajanya dari Tiongkok. Menurutnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus berani bicara soal itu.

Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi

"Kenapa kita sampaikan? Kita enggak pernah punya masalah dengan Taiwan, dengan Korea, Jepang, Amerika, Eropa, investasi asing banyak di Indonesia. Tapi setelah Tingkok ini kita punya masalah terus. Nah, saya harapkan kepala BKPM punya nyali dan benar-benar merah putih. Bahwa investasi itu benar-benarĀ untuk kepentingan kita," katanya lagi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menekankan jangan karena uang Tiongkok berlebih, kemudian investasi mereka diterima secara bulat-bulat. Misalnya dengan membawa uang beserta orang atau tenaga kerjanya juga.

Heru Budi Apresiasi Kerja Sama Proyek MRT dengan Jepang, Nilainya Rp11 Triliun

"Kita tidak butuh tenaga buruh kasar dari Tiongkok. Buruh kasar kita banyak yang butuh bekerja," tutur dia.

Dalam kesempatan yang lain, Andre juga berharap Kementerian BUMN memiliki nyali untuk bicara dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Khususnya membahas sektor industri semen dan industri baja.

"Karena saya merasa kebijakan dua kementerian itu tidak merah putih, tetapi terkesan pro asing," katanya.

>
>
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya