- VIVAnews/Eka Permadi
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan untuk stabilitas ekonomi. Hal tersebut tidak mudah karena dibutuhkan kerja sama antara penegak hukum dan pemerintah daerah.
Mantan Kapolri ini mencontohkan, kerja sama yang baik antara Polri dan Gubernur DKI Jakarta saat aksi unjuk rasa, di depan Bawaslu usai pengumuman KPU pemenang Pemilu 2019 lalu.
"Mas Anies diminta untuk bagaimana demo di Bawaslu, demo di DPR tiga hari, itu aja sudah setengah mati kita. Sudah kita (polisi) selesai, mas Anies bersih-bersih itu, pagi-pagi sudah clear. Terima kasih mas Anies dan pasukan oranye-nya," kata Tito saat acara Munas Ke IV APPSI, di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Tito mengungkapkan, usai Pemilihan Presiden 2019 kondisi politik Indonesia mulai stabil, terutama pascarekonsiliasi kubu 01-02 usai pilpres. Kondisi ini berdampak pada mulai membaiknya iklim investasi asing ke Indonesia. "Politik Indonesia itu stabil sekarang terutama semenjak gabungnya 01 sama 02, tinggal urusannya 212 aja," ujar Tito sambil tertawa yang diikuti tawa 34 kepala daerah yang hadir bersama para undangan.
Salah satu bukti kondisi politik Indonesia stabil dan iklim investasi atas investor dari negara lain positif, dia ketahui saat pekan lalu melakukan kunjungan ke Malaysia. Bahkan, menurut dia, iklim politik dan investasi Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan dengan Malaysia.
"Saya ketemu pengusaha yang cukup besar di sana, saya tanya 'kenapa? dia mendekati saya. Kita mulai prioritasi Indonesia. Saya bilang kenapa enggak di Malaysia aja? 'waduh pak ya, politik masih enggak stabil nih, nanti yang menang siapa kita enggak ngerti nih," ujar Tito mengulang percakapan tersebut.
Tito menambahkan, saat ini Indonesia tinggal memanfaatkan sentimen tersebut semaksimal mungkin, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo untuk menarik investor asing sebanyak mungkin.
"Tapi terhambat pada problema regulasi dan kepastian hukum. Itu permasalahannya. ketidaksesuaian pusat daerah, ketidaksesuaian antar Kementerian lembaga. Itu problem yang harus segera diselesaikan," katanya.
