- VIVAnews / Edwin Firdaus
VIVA – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia yang juga seorang Hakim Agung, Suhadi memberkan kronologi penemuan jasad Hakim pada Pengadilan Negeri Medan,? Jamaluddin, yang ditemukan tewas dalam mobilnya, di perkebunan sawit di Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu.
?
Menurut informadi dari pihak keluarga, ungkap Suhadi, Jamaluddin sempat menerima telepon pada Jumat pagi, 29 November 2019.?
"Beliau informasi dari keluarga ditelepon oleh sahabat atau kenalan untuk dijemput di Kualanamu airport. Beliau berangkat sendirian," kata Suhadi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.
?
Meski demikian, pada Jumat itu, Jamaluddin yang juga merupakan Humas PN Medan sempat datang ke kantor, namun dia izin pada Pukul 13.00 WIB.
?
"?Menurut informasi sempat absen (hadir) di Pengadilan, berangkat ke tempat tujuan sampai Jam 1. Jadi tidak ada informasi tak masuk kantor.? Sekitar jam 3 sore ditemukan masyarakat di Kebun Kelapa Sawit bersama kendaraannya yang ditumpangi," kata Suhadi.
?
Suhadi mengaku belum mengetahui lebih detil mengenai kasus ini. Dugaan awal, Jamaluddin dibunuh. Namun dia tetap mempercayai dan menyerahkan semua penyidikan kasus tersebut kepada kepolisian. ?
?
"Menurut informasi dari keluarga beliau menyetir sendiri dan ditemukan ada dugaan dilakukan pembunuhan. Tapi kami serahkan semua pada penyidik untuk mengungkap kejadian ini, semoga jadi jelas dan terang sesuai ketentuan hukum," kata Suhadi.?
?
Dalam kesempatan yang sama, Suhadi mewakili jajaran MA dan hakim di seluruh Indonesia, mengucapkan bela sungkawa atas kejadian tersebut. Dia mendoakan agar mendiang hakim Jamaluddin diberikan tempat terbaik, serta keluarganya sabar menghadapi situasi saat ini.
"Kami berdoa arwah beliau diterima di sisi-Nya dan kepada keluarga diberi kesabaran dan kebabahan menerima musibah ini," kata dia.
MK Siapkan Tukang Pijat hingga Vitamin untuk Hakim Selama Sidang Sengketa Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
