Kementerian PANRB Pastikan Tidak Ada CPNS Jalur Indonesia Sehat
- VIVAnews / Syaefullah
VIVA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengimbau masyarakat dan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk selalu berhati-hati dalam segala bentuk modus penipuan terkait seleksi CPNS.
Baru-baru ini, Kementerian PANRB mendapatkan laporan terkait pengangkatan CPNS jalur Indonesia Sehat dari Kementerian Kesehatan.
“Sudah dikonfirmasi, Kementerian Kesehatan tidak memiliki program pengangkatan CPNS jalur Indonesia Sehat,” jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB, Andi Rahadian, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
Andi mengatakan, peserta diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp250 juta. Saat ini, peserta tinggal menunggu Surat Keputusan untuk dibagikan.
Adapun oknum dalam kasus ini mengatasnamakan Mona sebagai staf dari Kementerian Kesehatan dan pengumpul dana atas nama Iksan di Palembang, Sumatra Selatan. Seperti diketahui bersama, bahwa dalam proses seleksi CPNS, pemerintah tidak memungut biaya dalam bentuk apapun kepada peserta, dan tidak menjanjikan kelulusan.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa program yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan adalah Nusantara Sehat. Program ini merupakan program khusus untuk pemenuhan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Bagi peserta yang mengikuti seleksi CPNS melalui program Nusantara Sehat diperbolehkan untuk mengikuti seleksi sesuai dengan mekanisme, serta ketentuan yang berlaku.
"Melalui program ini juga, para peserta yang mengikuti proses seleksi tidak secara otomatis diangkat menjadi CPNS," ujarnya.
Andi meminta kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mengonfirmasi atas kebenaran informasi yang beredar mengenai CPNS, terutama yang meminta sejumlah uang.
“Jika mendapatkan informasi terkait proses seleksi CPNS dan dirasa tidak wajar, harap untuk selalu waspada dan konfirmasi dengan Kementerian PANRB terlebih dahulu,” tuturnya. (ren)
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Airlangga: Presiden Terpilih Diberikan Kekuasaan Menyusun Kabinet
Menanggapi pertanyaan terkait RUU Kementerian Negara, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa presiden terpilih 2024 memiliki keleluasaan untuk menyusun kabinet.
