VIVAnews - Sejak dibentuk 30 Desember 2009, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum sudah menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat, pengaduan-pengaduan itu juga datang dari para penegak hukum.
"Sudah ada 2.500 aduan. Kita butuh rapat pleno untuk mengklasifikasi itu," anggota Satgas Antimafia, Mas Achmad Santosa, usai menerima Dirjen Lapas Untung Sugiyono, di Kantor Satgas, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin 1 Februari 2010.
Menurut pria yang akrab disapa Ota ini, tim asistensi dari Satgas sedang memproses semua aduan. Saat ini, Satgas tinggal mempelajari dan membahas laporan yang menumpuk itu.
Kasus apa yang paling banyak dilaporkan? "Tidak bisa dipastikan, tapi pertanahan saya rasa," ujar mantan pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Menurut dia, laporan pengaduan adanya mafia hukum itu bukan saja dari masyarakat. "Dari lembaga penegak hukum juga tidak sedikit," ujar Ota.
Seperti diketahui, pada 3 Desember, pemerintah resmi membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto dengan sekretaris Denny Indrayana. Satgas juga beranggotakan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.
Satgas bekerja selama dua tahun untuk menghilangkan sumbatan dalam proses penegakan hukum. Wilayah kerja Satgas meliputi seluruh aparat penegak hukum yang berpotensi melakukan mafia hukum.
Program pemberantasan mafia hukum merupakan program jangka panjang meskipun menjadi program prioritas dalam Program 100 hari pemerintahan. Yudhoyono juga telah membuka Kotak Pos 9949 Jakarta 10000, kode GM, Ganyang Mafia sebagai wadah pelaporan makelar kasus.
ismoko.widjaya@vivanews.com
Unik, Pendaftaran Bakal Calon Bupati di Manggarai Serahkan Ayam Jago dan Tuak ke Panitia
Pendaftaran bakal calon kepala daerah (bacakada) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur kental nuansa adat. Menyerahkan sebotol tuak dan ayam jago
