Jokowi Kemungkinan Pulangkan Anak yang Orang Tuanya Jadi Anggota ISIS
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan memulangkan anak-anak yang orang tuanya menjadi simpatisan atau anggota kelompok teroris ISIS. Kemungkinan itu diambil setelah pemerintah dengan tegas menolak memulangkan sebanyak 689 anggota eks ISIS asal Indonesia.
Pertimbangan sebelumnya terhadap penolakan itu karena pemerintah menyatakan tidak mau ambil risiko karena mereka telah terpapar ideologi radikal. Namun, ada hal lain mengenai posisi anak-anak yang secara terpaksa mengikuti kemauan orang tuanya berada di negara konflik.
"Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim, yatim piatu yang berada pada posisi anak-anak," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Pernyataan Jokowi itu sebelumnya juga disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko. Moeldoko mengatakan, pemerintah kini tengah berencana melakukan verifikasi terhadap lebih dari 600 warga negara Indonesia yang menjadi simpatisan ISIS.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan status kewarganegaraan ratusan orang tersebut yang tersebar di dua negara yakni, Suriah dan Turki. Pendataan, kata dia, belum masuk pada tahap mempertimbangkan apakah simpatisan ISIS asal Indonesia itu diterima kembali atau benar-benar sudah melepaskan kewarganegaraanya karena sudah masuk dalam jaringan kelompok radikal tersebut.
Verifikasi juga ditujukan untuk melindungi para simpatisan ISIS yang mempunyai anak. Artinya, anak di bawah umur hanyalah korban dari paparan ideologi menyimpang tersebut.
"Bisa saja nanti ada pemulangan terhadap anak yang sangat kecil ya. Yang yatim piatu mungkin ya akan terjadi seperti itu," kata Moeldoko.
Jokowi menegaskan, pemerintah secara tegas menolak memulangkan ratusan WNI yang terafiliasi dengan ISIS lantaran alasan keamanan. Ia pun memerintahkan jajaran di bawahnya untuk mengidentifikasi satu per satu asal dan latar belakang para eks ISIS tersebut.
"Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplet. Sehingga cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke Imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata dia.
