Buwas Lapor Wapres, Ada Mantan Pengurus Kuasai Aset Pramuka

Ketua Kwarnas Budi Waseso bertemu Wakil Presiden Maruf Amin
Sumber :
  • VIVAnews/Reza Fajri

VIVA – Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso melaporkan sejumlah permasalahan Pramuka kepada Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, Selasa 18 Februari 2020.

Budi Waseso dan Kwarda Pramuka Se-Indonesia Minta Nadiem Revisi Permendikbud No 12

Buwas, sapaan akrabnya, juga mengadukan ke Wapres mengenai adanya mantan-mantan pengurus Pramuka yang lama, yang masih menguasai aset Pramuka untuk kepentingan pribadi. Salah satu aset itu seperti pom bensin yang ada di Cibubur.

"Banyak, di antaranya adalah pom bensin yang ada di Cibubur. Itu yang sekarang itu dikuasai oleh pihak ketiga, bukan Pramuka. Dan itu digunakan kepentingannya, untuk kepentingan perorangan dan kelompok," kata Buwas usai bertemu Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta Pusat.

Jika Pramuka Dihapus, Nilai Kenegarawanan Generasi Muda Bisa Terkikis

Buwas menjelaskan, pihaknya sudah berupaya persuasif menangani masalah ini. Namun, karena tidak kunjung selesai selama setahun ini, dia kemudian mengadukan ke Wapres dan berencana membawa ke jalur hukum.

"Maka kami melaporkan kepada Pak Wapres, akan kita tindaklanjuti dengan melalui jalur hukum. Banyak, aset-aset sudah saya laporkan yang masih dikuasai oleh oknum-oknum mantan Pramuka," ujar Buwas.

Presiden Jokowi Kukuhkan Budi Waseso Cs Jadi Pengurus dan LPK Kwarnas Pramuka 2023-2028

Mengenai siapa oknum-oknum tersebut, mantan Kepala Bareskrim Polri ini belum mau mengungkapkannya. Dia baru akan mengungkapkan setelah melaporkan ke penegak hukum nanti.

"Jangan dulu. Kalau ada laporan saya kasih tahu. Nanti kalau saya kasih tahu sekarang dia sudah ancang-ancang," terang Buwas.

Ketua Kwarnas Pramuka Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso

Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah

Permendikbud No 12 Tahun 2024 yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sekolah dicurigai merupakan upaya terselubung untuk melemahkan kepemimpinan Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024