Curhat Buruh Soal Efek Corona: Ekonomi RI Terdampak, PHK Menghantui
- VIVA/Syaefullah
VIVA – Kalangan buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) khawatir atas efek buruk yang bisa diberikan wabah corona, terhadap ekonomi Indonesia.
Menurut presiden KSPI Said Iqbal, wabah yang hingga Selasa, 24 Maret 2020, telah menewaskan setidaknya 55 orang di Indonesia, mulai menunjukkan efek-efek yang tidak baik terhadap ekonomi, serta dunia usaha.
"Misalnya terkait ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis, khususnya bahan baku yang berasal dari impor, seperti dari negara China, dan negara-negara lain yang juga terpapar corona," ujar Said di Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.
Said menyampaikan, jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi yang kuat, bukan tidak mungkin, ekonomi terus memburuk yang akhirnya berdampak kepada para buruh sebagai penggerak paling mendasar dunia usaha.
Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kata said diakui juga menghantui buruh di hampir semua sektor, yang terutama, manufaktur, pariwisata, transportasi, hingga ritel.
"KSPI memprediksi akan terjadi PHK secara besar-besaran. Potensi buruh yang ter-PHK bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu," ujar Said.
Said juga mengemukakan, langkah yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu membuat regulasi baru yang bisa mempermudah industri mengimpor bahan baku untuk kelangsungan produksi.
KSPI juga memberi saran supaya ada pengkajian untuk pemberian dana tunai kepada buruh, pengemudi transportasi online, hingga masyarakat kecil yang diperkirakan akan paling terdampak dari memburuknya ekonomi akibat corona.
"Untuk regulasi baru yang dibuat, bisa menyasar industri padat karya. Misalnya dengan menerapkan bea masuk impor nol rupiah dan tidak ada beban biaya apa pun kepada barang impor. Karena bisa jadi, dalam situasi sulit ini, industri akan mencari bahan baku dari negara yang belum terkena corona," ujar Said.
Lindungi Pekerja dan Keluarganya, Menaker Tekankan Pentingnya Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja
Menaker mengingatkan seluruh stakeholder ketenagakerjaan untuk memprioritaskan pelindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi pekerja/buruh di tempat kerja.
