Pemprov dan DPRD Jambi Sepakat Gelontorkan Rp200 Miliar Atasi Corona
VIVA – Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD setempat menyepakati untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2020 untuk penanganan corona, Covid-19 sebesar Rp200 miliar.
Anggaran Rp200 miliar itu juga disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Jambi. Dana tersebut akan dipergunakan selama empat bulan ke depan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Jambi.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kepada Kemendagri terkait instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dan pengutamaan alokasi anggaran (refocusing). "Rp 200 milia, dirincikan untuk kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial," ujarnya.
Rincian per sektor itu masih tentatif karena perlu verifikasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi, dan perlu dikoordinasikan data penerima bantuan kepada kabupaten dan kota di Jambi. "Tidak bisa langsung final berapa pembagian angka Rp200 miliar terkait penanganan Covid-19," ujarnya, Jumat, 10 April 2020.
Sudirman menyebutkan, pembahasan di antaranya dilakukan Dinas Kesehatan yang terus mendata kebutuhan rumah sakit. Begitupun untuk Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perkebunan yang mengkoordinasikan dengan daerah tentang data jaringan pengamanan sosial dan dampak ekonomi.
"Untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) memang belum ada, dan RKB resmi nanti akan disiapkan juga dalam minggu depan, karena data by name by address juga sudah ada tinggal koordinasi saja," ujarnya.
Sudirman menceritakan, sebelum bantuan refocusing ini diajukan, dana Belanja Tak Terduga (BTT) Pemprov Jambi Rp11 miliar juga sudah didistribusikan, yakni untuk RSUD raden Mattaher Rp7 miliar, Dinas Kesehatan Rp2,5 miliar dan BPBD Rp1,5 miliar.
"Ibaratnya, refocusing tahap 1 kita sudah kucurkan dan dibelanjakan OPD tersebut pada akhir Maret kalau tidak salah, sekarang kita ajukan refocusing lanjutannya, kita harap agar nanti tak tumpang tindih," ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menerangkan dari Rp200 miliar digunakan Rp120 miliar dulu, sedangkan sisanya Rp80 miliar akan dicadangkan. "Artinya kalau data bertambah kita akan intervensi kembali," katanya.
Edi menyebutkan dana Rp200 miliar diperuntukkan untuk kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial, sesuai amanat Instruksi Presiden dan Instruksi Mendagri.
"109 ribu Kepala Keluarga validasi datanya untuk diberikan bantuan dari dana Provinsi ini, dan harus di luar Program Keluarga Harapan (PKH) dan prakerja yang telah diberikan oleh pusat," ujarnya.
Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah mengatakan,
Selama 4 bulan ke depan akan menganggarkan, dalam bentuk sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun jangan sampai tumpang tindih, antara penerima PKH, maupun penerima kartu sembako program dari pusat.
"Yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Untuk itu, data harus diverifikasi dan divalidasi," ujarnya.
AstraZeneca Tarik Vaksin COVID-19 di Seluruh Dunia, Ada Apa?
AstraZeneca Tarik Vaksin COVID-19 di Seluruh Dunia
