VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menyarankan pemerintah untuk kaji ulang implementasi program Kartu Pra Kerja. Menurut Deddy, distribusi kebijakan itu sebaiknya diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi akibat krisis dari wabah virus corona agar tidak semakin meluas.
“Menurut saya, program Kartu Pra Kerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus online. Saat ini mereka lebih butuh dana untuk menggerakkan, create ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat,” kata Deddy melalui keterangan tertulisnya, Senin, 20 April 2020.
Wakil Rakyat dari Kalimantan Utara itu menjelaskan, masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Pra Kerja. Jika itu terjadi, kata Deddy, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian.
Deddy khawatir, manfaat program Kartu Pra Kerja tidak efektif karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online bertarif jutaan rupiah. Belum lagi risiko jika pelatihan berbayar itu tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi khusus seperti saat ini. Baiknya aplikator itu berfungsi sebagai pengelola data dan konseling bisnis.
“Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi,” ujar Deddy.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dampak ekonomi akibat krisis Covid-19 sudah dirasakan masyarakat. Dalam kondisi yang khusus ini, kata Deddy, maka harus ada kebijakan khusus untuk meredam agar dampak tidak semakin meluas.
“Anggap saja dana Kartu Pra Kerja itu seperti dana bergulir, koperasi simpan pinjam misalnya. lebih bermanfaat untuk 5,9 juta orang yang sudah mendaftar,” kata Deddy.
Dengan begitu geliat ekonomi tercipta karena uangnya tidak masuk ke pemain start up saja. Menurut Deddy, pendistribusian bantuan untuk modal usaha rakyat itu dapat dilakukan bertahap per dua juta pendaftar terverifikasi.
“Banyak usaha bisa dibuat masyarakat penerima bantuan itu, membuat ramuan rempah, vitamin, jual hasil produksi tani langsung konsumen, dan lainnya,” ujarnya.
