DJP Putar Otak Agar Bisa Tunjuk Perusahaan Digital Pungut Pajak

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo
Sumber :
  • Mohammad Yudha Prasetya/VIVAnews

VIVA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mendapat restu dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk memajaki kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau perusahaan digital. 

img_title DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menyatakan, melalui aturan itu telah secara spesifik disebutkan bahwa PMSE bisa dikenakan pajak atas barang dan jasa, yakni khusus Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Itu termasuk barang dan jasa yang tidak berwujud dan berasal dari luar negeri.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dengan berlakunya Perppu I/2020, perdagangan melalui saluran elektronik pemajakannya diatur spesifik. Pertama pemajakan atas barang dan jasa khusus PPN. Itu barang tidak berwujud maupun jasanya yang berasal dari luar daerah pabean," tegas dia saat telekonferensi, Rabu, 22 April 2020.

img_title Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini

Meski begitu, dia melanjutkan, terkait cara memajakinya berdasarkan Undang-undang PPN yang memiliki kewajiban atau bertanggungjawab adalah pihak yang memanfaatkan, yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan barang dan jasa dari perusahaan digital di luar negeri tersebut.

"Berdasarkan UU PPN yang ada kita tidak dapat menunjuk subjek pajak luar negeri sebagai pemungut PPN. Nah dengan berlakunya Perppu itu subjek pajak luar negeri dapat ditunjuk sebagai pemungut," tegasnya.

img_title Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Dengan adanya Perppu tersebut, Suryo menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah diperbolehkan untuk meminta pelaku industri digital yang menjadi subjek pajak untuk memungut PPN tersebut, namun mekanisme teknisnya dia mengaku belum bisa menerapkan. 

"Ini sedang coba kita definisikan bagaimana kita menunjuk, bagaimana subjek pajak tadi melaksanakan kewajibannya dan bagaimana yang bersangkutan mendaftarkan diri menyetor, ini sedang kita formulasikan supaya dapat diimplementasikan," tuturnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Karena itu, dia mengatakan, pemerintah akan menetapkan teknis pengenaanya dengan Peraturan Menteri Keuangan yang diturunkan dari Peraturan Pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga tengah menunggu kesepakatan negara-negara G20 untuk menetapkan pengenaan itu.

"Kami juga masih menunggu longterm solution yang sedang didiskusikan G20 terakhir sepakat mencari solusi jangka panjang untuk pengenaan pajak atas transaksi elektronik ini yang sedang dirumuskan para peserta," ungkap Suryo.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

PSI Disebut Tak Lagi jadi Koalisi Pemerintah, Begini Respons Dasco

Dasco merespons soal keluarnya PSI dari koalisi pemerintah. Sebab, saat ini sudah tak ada lagi kader PSI yang menjabat sebagai menteri di pemerintahan Presiden Prabowo.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut