MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Sang Ketua

Gedung Mahkamah Agung
Sumber :
  • ANTARA FOTO

VIVA – Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro membantah kabar yang menyebut bahwa buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, memiliki hubungan dekat Ketua MA, M Syarifuddin.

"Dengan tegas informasi dan berita yang lagi ramai di medsos itu kami bantah, karena informasi dan berita tersebut tidak benar," kata Andi Samsan saat dikonfirmasi awak media, Senin, 20 Juli 2020.

Andi Samsan juga mengklarifikasi foto yang memperlihatkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, berpose bersama Hakim Agung Syarifuddin dengan ditemani pasangan masing-masing dalam sebuah kesempatan.

"Saya ingin mengoreksi istilah kedekatan, sebab dasar apa sampai disimpulkan adanya kedekatan Ketua MA sama Djoko Tjandra. Masa hanya dari foto Ibu Anita dan suaminya dengan Pak Ketua MA dan istri lalu dihubungkan kliennya Ibu Anita mempunyai hubungan kedekatan. Ini kan penggiringan opini namanya," kata Andi.

Baca: Djoko Tjandra Hattrick Mangkir di Sidang Peninjauan Kembali

Mengenai masalah foto, Anita beberapa waktu lalu sudah mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan akun Twitter El Diablo @xdigeeembok yang menyebarkan foto dirinya dengan Syarifuddin.

Selain foto, Anita melaporkan tangkapan layar yang berisi percakapan antara dirinya dengan Djoko Tjandra atas pengurusan proses hukum Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Akun Twitter @xdigeeembok sebelumnya mengklaim telah membongkar sosok pejabat yang diduga mempermudah urusan Djoko Tjandra di Indonesia.

Tersangka Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Akun anonim itu menyebut Djoko dibantu Anita membereskan semua urusan itu hingga bisa mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK), mulai dari proses penerbitan surat jalan hingga pengurusan e-KTP. (ren)

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud MD

Mahfud Khawatir Korupsi Meluas dan Merusak Negara jika Jumlah Kementerian Bertambah

Mahfud MD mengaku khawatir korupsi akan makin meluas jika kementerian bertambah. Pasalnya, dalam setiap kementerian itu terdapat celah untuk melakukan praktik rasuah.

img_title
VIVA.co.id
8 Mei 2024