Hari Ini Jaksa Tanggapi Permintaan Sidang Online Djoko Tjandra
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kasus pengalihan cessie ini kemudian disidik oleh Kejaksaan Agung pada September 1999. Dimana dalam kasus ini Djoko Tjandra ditahan oleh penyidik Gedung Bundar. Kasus pun berlanjut hingga ke Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Dalam putusan selanya, hakim PN Jakarta Selatan menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima, sehingga Djoko Tjandra dibebaskan. Hakim beralasan apa yang dilakukan terdakwa Djoko Tjandra sebagai Direktur PT Era Giat Prima termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.
Atas putusan itu kemudian Kejaksaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada tahun 2000. Dalam putusannya PT DKI mengabulkan permohonan jaksa dan memerintahkan PN Jaksel memeriksa dan mengadili terdakwa.
Kemudian setelah PN Jaksel mengadili dan memutuskan Djoko S Tjandra lepas dari segala tuntutan (onslag). Dalam putusannya, majelis hakim tetap pada putusannya. Hakim menilai perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Akibatnya, Djoko Tjandra pun lepas dari segala tuntutan hukum.
Atas bebasnya Djoko Tjandra, Kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu pada Juni 2001, Majelis hakim menolak kasasi Kejaksaan dan memutuskan Djoko Tjandra tetap lepas dari segala tuntutan.
Lalu pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya novum atau bukti baru. Pengajuan PK berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebelumnya, meskipun dalam KUHAP pengajuan PK diajukan oleh terdakwa atau terpidana.
MA kemudian menerima PK yang diajukan Kejaksaan Agung dan menghukum Djoko Tjandra 2 tahun penjara dan denda Rp15 juta. Atas putusan PK tersebut Kejaksaan memanggil Djoko Tjandra untuk dieksekusi. Namun itu eksekusi itu tidak berhasil karena Djoko Tjandra telah berada di Papua Nugini dan telah mendapatkan kewarganegaraan di sana. (ase)