37 Pegawai Resign, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Bertahan
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengevaluasi sistem kepegawaian di internal lembaganya. Langkah ini menyusul pengunduran diri yang dilakukan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah beberapa waktu lalu.
Sebelum Febri, terdapat 37 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK yang mengundurkan diri dalam periode Januari hingga September 2020.
"Secara internal kami akan mengevaluasi sistem kepegawaian KPK," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Sabtu, 26 September 2020.
Baca juga: Tak Hanya Febri Diansyah, 37 Pegawai KPK Sudah Resign Sejak Awal 2020
Ghufron menyebut, KPK menghormati keputusan para pegawai yang memutuskan mengundurkan diri. KPK berterima kasih atas dedikasi Febri dan 37 pegawai lainnya yang telah menghabiskan waktunya membesarkan KPK.
"Semoga sukses untuk waktu-waktu ke depan bagi mereka semua, dan tentu kami menghormati keputusan pribadi pegawai KPK," ujarnya.
Menurut Ghufron, KPK dengan segala kondisinya saat ini adalah sebuah ujian. Apapun alasannya, kata Ghufron, KPK bukan tempat santai. KPK merupakan candradimuka bagi para pejuang anti korupsi.
"Kami tak bangga kepada mereka yang masuk dengan segala kelebihannya. Tapi kami sangat hormat dan berbangga kepada mereka yang bertahan di dalam KPK bersama kami kini dengan segala kekurangan KPK saat ini," katanya.
Menurut Ghufron, seorang pejuang tidak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih. Walaupun kancah perjuangan antikorupsi kini berubah seperti apapun.
"Selamat kepada mereka yang masih mampu setia mencintai KPK sebab perubahan itu adalah kepastian yang tidak bisa dihindari. Hanya pecinta sejati yang mampu bertahan dalam perubahan apapun. Cinta itu bukan saja menikmati kesenangan bersama cinta itu dalam segala adanya," katanya.
Petinggi KPK Alex Marwata Sudah Diperiksa Dewas soal Mutasi ASN di Kementan RI, Ini Hasilnya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sempat bercerita kepada pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata, terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenangnya.
