VIVAnews - Sumber Daya Genetik (SDG atau genetic resources) lebih memerlukan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) daripada ekspresi budaya tradisional. Pasalnya, SDG asal Indonesia sering diolah di luar negeri dan akhirnya dibawa kembali ke tanah air dengan nilai jual yang mahal.
Demikian menurut seorang pejabat Kementrian Luar Negeri (Kemlu), yang berkepentingan atas warisan budaya Indonesia.
Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kemlu, Damos Dumoli Agusman, menilai bahwa SDG asal Indonesia harus dipandang sebagai HAKI karena ada dan berkembang di Indonesia sehingga patut dilindungi secara hukum.
"Tapi kenyataannya (SDG) lebih sering dibawa dan dikembangkan ke luar negeri, dan dibawa kembali ke Indonesia dalam bentuk lain, misalnya obat dan makanan yang harganya mahal," kata Damos.
Penilaian itu dilontarkan Damos dalam Seminar "Perlindungan Warisan Budaya: Siapa Menjiplak Siapa?" yang berlangsung di Gedung Kementrian Luar Negeri di Jakarta, Jumat 19 Februari 2010.
SDG diartikan sebagai bahan genetik dan atau informasi genetik dari tumbuhan, binatang, jasad renik, atau asal lain termasuk derivatifnya. Bahan-bahan itu mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
Menurut Damos, meski pada awalnya dianggap menguntungkan bagi publik, maraknya perpindahan SDG secara komersial menyebabkan pergeseran pada hak untuk mengontrol akses dan memanfaatkan sumber daya itu.
Mengenai perlindungan atas hikayat (folklore), yang menjadi bagian dari ekspresi budaya tradisional, Damos berpendapat agar lebih selektif. "Tidak semua harus dilindungi HAKI, apalagi kalau yang sudah mau punah. Jangankan (perlindungan) HAKI, mau mempertahankan kelangsungannya saja susah," tambah Damos.
Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tumbuh 5,11 Persen, Airlangga: Tertinggi Sejak 2015
Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015.
