DPR Sahkan UU Cipta Kerja, KSPI: Kami Merasa Dikhianati

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Sumber :
  • VIVA/Kenny Putra

VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan Undang Undang Cipta Kerja menuai polemik. Sebelumnya, saat pembahasan rumusan RUU Cipta Kerja, federasi buruh sudah menyarankan agar klaster ketenagakerjaan dihapuskan.

img_title KSPI Sebut Danantara Layak Dipertimbangkan untuk Kelola Dana Cadangan Pesangon, Said Iqbal Ungkap Alasannya

Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Said mengatakan serikat buruh merasa dikhianati oleh DPR RI. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Merasa dikhianati oleh DPR RI yang dari awal kita ikut dalam pembentukan, DPR sendiri yaitu Panja Baleg dan tim 32 federasi serikat pekerja bergabung dalam tim perumus," kata Said di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2020.

img_title KSPI Nilai Dana Cadangan Pesangon Bisa Jamin Hak Pekerja saat PHK

Said menyebutkan, sikap federasi serikat pekerja dalam tim perumus tersebut sudah tegas. Federasi serikat pekerja meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. 

Baca juga: Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Bikin Buruh Rentan PHK

img_title Nama Gibran Tak Dicantumkan di Ikrar Buruh, Said Iqbal: Masa Kami Bela yang Tidak Diserang

"Kita tidak menghalangi investasi, kita setuju investasi. Kita dukung, kami bersama Presiden Jokowi. Buruh Indonesia mendukung Presiden Jokowi untuk mengundang investasi, dengan investasi akan tercipta dengan lapangan pekerjaan," tutur Said.

Namun, federasi serikat buruh meminta agar perlindungan terhadap hak-hak dasar buruh yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dikurangi. 

"Kami minta hak-hak dasar dari buruh yang diatur dalam UU 13 Tahun 2003 jangan dikurangi. Namun jika tidak ada yang diatur dalam UU 13 Tahun 2003 mari kita diskusikan, misal tentang industri startup Indonesia dan industri UMKM," ujar Said. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Said juga menyebutkan, aksi mogok nasional yang dilakukan oleh buruh dari 6 Oktober hingga 8 Oktober mendatang merupakan bentuk kekecewaan terhadap disahkannya UU Cipta Kerja. Selanjutnya, federasi serikat buruh akan mengambil langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi, jika tidak ada sikap yang diambil oleh Presiden Jokowi.

"Kami berharap kepada Presiden Jokowi bisa mengapresiasi dan mendengar suara buruh. Berikutnya langkah hukum kita ajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, tapi ini belum dilihat ada dua gugatan, gugatan formal, dan gugatan secara material judicial review," tutur Said. (art)

Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal

KSPI Usulkan Iuran Pesangon Dihitung dengan Metode Aktuaria, Begini Simulasinya

KSPI usulkan besaran iuran dana cadangan pesangon ditentukan melalui kajian aktuaria. Penghitungannya perlu mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja dan tingkat upah

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut