- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespons polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang masif ditolak. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku paham para buruh banyak menyuarakan penolakan.
Prabowo mengatakan di tengah pandemi COVID-19, buruh yang paling terkena dampaknya. Salah satunya ada kebijakan perusahaan dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tak hanya di Indonesia, PHK juga terjadi di berbagai belahan dunia.
"Dan kita sadar sekarang bahwa negara dalam keadaan susah, sekarang ini pandemi COVID-19 sangat berbahaya, wabah ini mengguncang ekonomi dunia. PHK itu di mana-mana di seluruh dunia, jadi saya paham bahwa buruh merasa paling terkena, dan mereka korban dari ini semua,” kata Prabowo dalam video di YouTube yang dikutip Selasa, 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Dalang dan Pemodal Demo Rusuh Omnibus Law
Prabowo menambahkan dengan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai niat pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Menurutnya, UU Cipta kerja sudah memfasilitasi dengan berbagai sektor perekonomian dengan berbagai stimulus, untuk membangkitkan ekonomi dan membantu para buruh.
Namun, memang hal tersebut tak tersampaikan dengan baik. Hal ini yang membuat buruh melakukan demonstrasi karena belum membaca sepenuhnya UU tersebut. Diduga para buruh akhirnya termakan informasi tak benar alias hoaks.
“Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana. Seolah ini enggak ada, itu enggak ada, itu dikurangi. Saya ingin beri peringatan hoaks ini berarti ada yang ingin ciptakan kekacauan," ujar eks Komandan Jenderal Kopassus itu.
Prabowo menduga ada kekuatan asing yang sengaja membuat kondisi Indonesia tak aman sehingga rusuh.
"Nah dan saya punya suatu keyakinan ini berasal dari luar negeri. Ada kekuatan asing negara tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju,” ujarnya.
Selain itu, ia membantah bila dianggap partainya tak lagi lantang membela para buruh. Kata dia, Fraksi Gerindra di DPR paling keras membela kepentingan buruh.
“Saya dari dulu berjuang untuk buruh, Gerindra itu berjuang untuk buruh dan waktu Omnibus Law dibahas di DPR partai Gerindra juga paling keras bela kepentingan buruh, ada bukti rekaman. Dan bisa dikatakan dari tuntutan buruh sudah diakomodasi 80 persen,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui Gerindra tak bisa 100 persen memperjuangkan tuntutan buruh karena ada faktor politik. “Kita tidak bisa 100 persen, namanya politik. Kita harus paham kadang ada kebutuhan ini itu, kita butuh investasi dari mana-mana,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, masih ada substansi dalam UU Cipta Kerja yang ditentang Gerindra. Alasannya karena dianggap terlalu liberal sehingga mesti ada pengurangan pasal dalam UU tersebut.
"Jadi banyak kalangan kita yang masih gandrung dengan liberalisme, disangka tiap kesulitan diatasi dengan liberal. Saya agak berbeda dengan itu. Kita tidak perlu terlalu liberalistis," katanya.
