- U-Report
VIVA – Kementerian Agama berencana memasok materi untuk khotbah Salat Jumat di masjid-masjid. Rencana ini pun mulai menuai kritik.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Reseach and Consulting Fadhli Harahab menilai rencana itu bisa menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan.
"Rencana Kementerian Agama memasok materi khotbah Jumat patut disinyalir merupakan upaya penyeragaman isi khotbah yang dikhawatirkan masuknya kepentingan penguasa," kata Fadhli, Jumat, 23 Oktober 2020.
Fadhli menjelaskan, masyarakat muslim tanah air memiliki keberagaman mazhab dan aliran. Sehingga juga memiliki berbagai bentuk tata cara bahkan materi khotbah sendiri.
Baca juga: Polisi Klaim Rekening Gendut OB Kejagung Tak Terkait Kebakaran
"Dan jika dipaksakan akan berdampak pada ketidakharmonisan antara umat dan umara," ujar Fadhli.
Menurut Fadhli, memoderasi agama bukan berarti harus membatasi atau menambah materi tertentu. Tetapi, katanya, memberikan pemahaman yang komprehensif terkait ajaran agama.
Dia mengaku sepakat bahwa siapa pun yang menyebar kebencian, hate speech, mengajak mendirikan negara khilafah dalam khotbah perlu dilarang. Namun, menurutnya bukan berarti pemerintah sampai menyamakan semua khotbah Jumat.
"Langkah pemerintah menyingkirkan paham radikal dan intoleran perlu mendapat dukungan semua pihak, tetapi bukan berarti menyeragamkan materi khotbah," ujar Fadhli. (ase)
