Rizal Ramli: Macron Harus Tentukan Batas Kebebasan dan Kepercayaan
- Istimewa.
VIVA - Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB, Rizal Ramli, turut angkat bicara mengenai kontroversi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menyinggung umat Islam. Menurutnya, wajar jika pemimpin negara muslim di dunia termasuk Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Macron.
“Macron memang harus menentukan batas kebebasan (liberte, egalite, fraternite) dan faith (kepercayaan),” kata Rizal Ramli, Minggu, 1 November 2020.
Baca juga: macron="" tag="" www.viva.co.id="">macron-hina-nabi-muhammad">Jokowi: RI Kecam Pernyataan Emmanuel Macron Hina Nabi Muhammad
Namun, Rizal juga merasa aneh apabila ada pihak yang mengecam Macron tapi melakukan standar ganda. Di satu sisi, yang bersangkutan malah membiarkan Islamophobia terjadi.
“Jika kita mengakui Pancasila, maka tidak boleh phobia terhadap agama apapun, Islam, Kristen, Katolik, Budhism dan lain-lain,” kata Rizal tanpa menyebut pihak tersebut.
Dia menganggap bila ada pemimpin yang phobia dengan agama tertentu lalu kemudian mengotak-atik kepercayaan orang, maka negara yang dipimpin bisa berubah menjadi seperti Lebanon. Hal serupa juga bisa terjadi bagi Indonesia.
“Kalau phobia, otak-atik soal faith, Indonesia bisa berubah jadi Lebanon. Dulu damai dan makmur, ‘Paris van Middle East’. Dikocok soal agama jadi rusuh terus, makin miskin,” ujar Rizal.
Umat Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia mengecam Presiden Macron. Bahkan, mereka melakukan gerakan boikot produk Prancis.
Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi juga menyampaikan kecaman resmi kepada Macron yang menghina agama Islam, dan telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Jokowi berpendapat bahwa apa yang dilakukan Emmanuel Macron itu berpotensi memecah belah persatuan antar-umat beragama di dunia.
Prancis Minta Media Sosial TikTok hingga Instagram Diblokir Cegah Kerusuhan Lanjutan
Pemerintah Prancis dilaporkan telah meminta operator telekomunikasi untuk bersiap menangguhkan akses ke platform media sosial jika terjadi potensi kekerasan lanjutan.
