PBB Tolak Parliamentary Threshold 5 Persen, Ini Alasannya

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA - Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 5 persen dalam revisi UU Pemilu banyak mendapatkan penolakan dari partai non parlemen. Angka ini dinilai terlalu tinggi dan perlu ditinjau ulang.

img_title Cucun: Komunikasi Publik Jadi Kunci Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu

Salah satu yang menolak yakni Partai Bulan Bintang. Partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra ini tidak setuju apabila ditetapkan ambang batas parlemen 5 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami PBB tidak setuju dengan RUU Pemilu dengan parliamentary threshold lima persen. Karena itu sama saja merampok hak demokrasi rakyat," kata Sekjen PBB Afriyansyah Noer saat dihubungi VIVA, Jumat, 29 Januari 2021.

img_title Usia Pemilih dalam Pemilu Diusulkan Minimal 18 Tahun, Syarat Status Perkawinan Diminta Dihapus

Baca juga: Gelora: PT 4 Persen Saja Hanguskan Suara 15,6 Juta Pemilih

Afriyansyah mengatakan, untuk ambang batas parlemen, PBB tetap setuju berada di angka 4 persen. Itu dinilai lebih ideal dan realistis untuk proses demokrasi di Indonesia.

img_title Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas di DPR, Sejumlah Akademisi Hadir Beri Masukan

"Parliamentary threshold-nya tetap berada di angka 4 persen saja. Sedangkan presidential threshold berada di 0 persen sehingga semua bisa mengajukan calon presiden," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Afriyansyah meminta kepada pemerintah untuk tidak terlalu sering mengubah UU Pemilu. Biarlah UU yang saat ini ada dipakai untuk beberapa kali pemilu baru nanti dievaluasi.

"Kami partai politik non parlemen DPR RI sudah meminta kepada pemerintah, untuk tidak selalu mengutak-atik UU Pemilu yang saat ini ada," ujarnya. (ase)

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut