Kemenkumham Diminta Percepat Kajian Status WN Bupati Orient

Orient P Riwu Kore (kiri)
Sumber :
  • Facebook Orient P Riwu Kore

VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mempercepat kajian ihwal status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore

Hasil kajian dari Kemkumham dinantikan karena menyangkut status Orient sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih untuk dilantik atau tidak.

"Semoga penelitian ini cepat dilakukan nanti kami segara mengambil keputusan. Opsi-opsi apa saja yang kami lakukan sangat tergantung apa keputusan Kemkumham," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 17 Februari 2021.

Akmal mengatakan, pihaknya tak memiliki otoritas menetapkan kewarganegaraan seseorang. Otoritas tersebut berada di tangan Kemenkumham. "Kemendagri pada posisi memberikan legalitas pasca terjadinya proses demokrasi," jelasnya. 

Setelah muncul isu mengenai Orient punya kewarganegaraan Amerika Serikat, Akmal menyatakan, Kemendagri sudah melakukan komunikasi dengan semua pihak. Hal ini termasuk dengan Kemenkumham terutama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), KPU, Bawaslu, DKPP. Bahkan, dalam dua kali rapat dengan Kemenkumham, Akmal mengaku memimpin langsung rapat tersebut. 

Namun, saat rapat terakhir, Kemenkumham masih meminta waktu untuk mengkaji status kewarganegaraan Orient. 

"Kemenkumham masih melakukan pengkajian dan penelitian, rapat kemarin, Kemenkumham meminta waktu untuk melakukan penelitian dulu dan pengkajian, kami berharap cepat sehingga ambil keputusan," ujarnya.

Pun, terkait masa jabatan Bupati Sabu Raijua yang berakhir pada hari ini, Akmal mengatakan, akan diisi sementara oleh Pelaksana Harian (Plh). 

Kemenkumham Pastikan Promosi Jabatan Sesuai Mekanisme, Ini Prosesnya

Jika jelang pelantikan yakni pada 26 Februari, belum ada keputusan dari Kemenkumham soal status Orient, Akmal menyatakan, pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya akan kembali dilakukan rapat. Hasil rapat akan diumumkan pada tanggal 25 Februari 2021.

“Sebelum tanggal 26 Februari, kami sudah mendapatkan jawaban dari kemenkumham untuk memastikan apakah akan kita ikutkan pelantikan atau (Plh) akan diperpanjang masa tugasnya. Nanti pada tanggal 25 kami akan informasikan,” imbuhnya.

Kemenkumham DKI Bantah Ada Biaya Alas Tidur di Lapas Cipinang

Nama Orient P Riwu Kore mencuat jadi polemik karena terpilih sebagai bupati terpilih Sabu Raijua. Dia disorot lantaran memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat.

Di Pilkada 2020, Orient berduet dengan Thobias Uly sebagai pasangan calon nomor urut 2. Orient dan Thobias diusung koalisi Demokrat dan PDIP.

Kantongi SK Kemenkumham, Partai Perkasa Targetkan Ikut Pileg 2024
Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).

Pelanggaran Netralitas ASN Diprediksi Naik 5 Kali Lipat di Pemilu 2024

Potensi pelanggaran netralitas ASN naik lima kali lipat itu dibandingkan dengan Pilkada 2020.

img_title
VIVA.co.id
11 Januari 2024